Pangandaran, (harapanrakyat.com),- Struktur APBD Kabupaten Pangandaran ke depan diminta agar lebih condong untuk pos anggaran belanja publik. Karenanya, perlu dibuat konsep struktur pemerintahan yang ramping dan efektif, agar APBD tidak banyak tersedot untuk anggaran belanja pegawai.
Hal itu dikatakan Ketua Presidium Pembentukan Kabupaten Pangandaran, H. Supratman, B.Sc, ketika dihubungi HR, di rumahnya, Minggu (23/6). Menurutnya, salah satu alasan sejumlah tokoh Pangandaran waktu itu membentuk Presidium dan ingin berpisah dari Kabupaten Ciamis, karena melihat struktur APBD Kabupaten Ciamis yang tidak ideal, dimana anggaran untuk belanja pegawai hampir 80 %. Sementara untuk anggaran belanja publik hanya 20%.
“Kondisi infrastruktrur di wilayah Pangandaran yang kebanyakan kondisinya rusak, kemudian dikaitkan dengan struktur anggaran belanja publik yang hanya 20%, tampaknya sulit untuk mempercepat pembangunan di wilayah Pangandaran. Disamping itu, ditambah pula wilayah Kabupaten Ciamis yang sangat luas, akan semakin memperparah laju pembangunan di Kabupaten Ciamis, termasuk di wilayah Pangandaan sendiri,” terangnya.
Dengan begitu, lanjut Supratman, dengan dimekarkannya wilayah Pangandaran menjadi daerah otonom baru, diharapkan menjadi solusi untuk menuntaskan seluruh persoalan infrastruktur di wilayah Kabupaten Pangandaran.
“Termasuk untuk Kabupaten Ciamis pun akan berdampak positif dengan lepasnya wilayah Kabupaten Pangandaran terhadap struktur APBD-nya. Jadi, dengan adanya pemekaran ini, akan menguntungkan kepada daerah yang dimekarkan dan kabupaten induknya,” jelasnya.
Supratman juga menegaskan, idealnya struktur APBD Kabupaten Pangandaran nanti, komposisinya dikisaran 40% untuk belanja pegawai dan 60 % untuk belanja publik. “ Ya minimalnya fifty-fifty, 50 % untuk belanja pegawai dan 50% untuk belanja publik. Hal itu untuk mewujudkan tujuan awal pemekaran, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Dihubungi terpisah, Penjabat Bupati Pangandaran, Endjang Naffandi, mengatakan, pihaknya sudah menciptakan konsep pemerintahan yang ramping dan efektif di Pemkab Pangandaran. Dalam struktur pemerintahan Pemkab Pangandaran yang sedianya akan diresmikan pada pertengahan Juli mendatang, terdiri dari 7 dinas dan 4 badan, ditambah Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan.
“ Struktur pemerintahan nanti jelas sangat ramping. Dan hal itu otomatis akan mengefisienkan anggaran untuk belanja pegawai. Harapan sejumlah tokoh Pangandaran yang mengharapkan anggaran belanja publik lebih besar di APBD Pangandaran, insyaallah akan terwujud,” ujarnya, ketika dihubungi HR, di rumah dinasnya, Selasa (23/6). (Syam/Bgj/Koran-HR)
