Banjar, (harapanrakyat.com),-
Kasus dugaan pemotongan Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 di sejumlah Sekolah Dasar (SD), yang melibatkan oknum anggota partai politik (Parpol), membuat Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Banjar kewalahan. Pasalnya, Disdikpora Kota Banjar dituding lemah dalam melakukan supervisi (pengawasan), sehingga tidak bisa mencegah tindakan pemotongan dana BSM.
Pada edisi HR sebelumnya, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SMKR, Teteng SH, menilai Disdikpora Kota Banjar lemah dalam melakukan supervisi (pengawasan & bimbingan). Buktinya, Dana BSM di sejumlah sekolah benar-benar mengalami pemotongan.
Secara moral Disdik harus bertanggungjawab. Jangan mentang-mentang dana BSM penyalurannya langsung dari pusat, Disdik kemudian hanya berpangku tangan. Tetap saja, Disdik berperan dalam mengawasi sekolah dan dunia pendidikan di Kota Banjar, ungkap Teteng.
Ketika dikonfirmasi HR, soal tudingan lemahnya supervisi yang dilakukan Disdik, Kepala Disdikpora Kota Banjar, H. Dahlan, SH.,M.Si, Senin (10/6), enggan memberikan banyak komentar. Jangan ke saya, saya mau ada acara dulu. Tanyakan saja ke Sekretaris. Bilang saja disuruh sama saya, ungkapnya.
Seperti halnya Dahlan, Sekretaris Disdikpora, H. Lukman, Senin (10/6), juga tidak banyak memberikan keterangan. Dia berdalih, yang lebih pantas memberikan keterangan kepada mass media seharusnya Kadisdipora atau Bidang Teknis.
Kalau urusannya sudah rame, dilempar ke Sekdis. Selain kurang tahu secara pasti, sebenarnya saya tidak ada kewenangan soal itu. Lebih baik tanyakan saja langsung ke Kabid Dikdas, ungkapnya.
Ditemui terpisah, Kabid Dikdas Disdikpora Kota Banjar, Drs. H. Sajudin, M.Si, Senin (10/6), mengatakan, dugaan pemotongan BSM di sejumlah sekolah SD tersebut di luar pengawasan dan kewenangan pihaknya.
Sajudin mengaku sudah menduga penyaluran BSM SD tahun 2013 tersebut akan berujung tidak beres. Beberapa alasan diantaranya, tidak adanya rapat atau workshop tentang peluncuran BSM tahun 2013 dari pihak pemerintah pusat.
Meski begitu, Sajudin sudah pasang kuda-kuda dengan memberikan warning (peringatan) kepada sekolah untuk tidak terlibat dalam tindakan dan upaya pemotongan dana BSM oleh siapapun dan apapun alasannya.
Dia menjelaskan, Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), mulai pengajuan usulan sampai pendistribusiannya, sekolah dan Dinas hanya sebagai fasiltator saja. Tupoksi itu yang harus tetap dipegang teguh oleh sekolah dan Dinas.
Sejak ada kabar akan cair kita sudah wanti-wanti. Hanya saja yang kami sayangkan, tembusan dari pusat terkait peluncuran BSM tahun 2013 terlambat. Apalagi, setelah ada oknum anggota Parpol yang mencoba mendatangi sekolah dan dinas, ujarnya.
Kepada HR, Sajudin menceritakan, seperti kabar yang sudah beredar, alasan kenapa oknum tersebut melakukan pemotongan dana BSM, tidak lain karena merasa Parpol menjadi naungan mereka sangat berperan dalam meloloskan anggaran dana BSM.
Tapi ketika ditanya bukti andil mereka dalam meloloskan anggaran BSM, mereka tidak bisa menunjukkannya. Okelah, mungkin pada saat mengetok palu (pengesahan anggaran), Parpol mereka ada dalam proses tersebut. Tapi BSM itukan uang negara, imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Sajudin sangat menyayangkan oknum anggota parpol tersebut berani melakukan pemotongan dana bantuan yang diperuntukkan bagi siswa miskin. Dia tidak memungkiri, sudah mengantongi sejumlah nama oknum pemotong dana BSM.
Informasi nama itu memang dari laporan di lapangan. Tapi kami (Disdik) tidak bisa berbuat banyak, atau menindak secara langsung kepada yang bersangkutan, karena memang kami tidak ada kewenangan untuk itu. Biar aparat penegak hukum saja yang menanganinya, ungkapnya.
Sementara itu, Kasie Sarana Prasarana Dikdas, Surdam, menyebutkan, usulan penerima bantuan dana BSM SD yang diajukan oleh Disdikpora Kota untuk tahun 2013, kurang lebih mencpai sebanyak 3569 siswa.
Untuk realisasinya, kita justru belum tau. Mungkin di Kantor Pos ada. Karena pencairan BSM kan langsung dilakukan di Kantor Pos. Soalnya, kita (Dinas) belum punya data jumlah penerima yang sudah menerima dana tersebut, ungkapnya.
Dari rekap data yang diberikan oleh pihak Kantor Pos, menyebutkan, jumlah sekolah yang sudah menerima dana BSM tahap satu mencapai 97 sekolah dasar, dengan jumlah siswa yang sudah menerima BSM tahap satu sebanyak 2387 orang. (deni/Koran HR)
