Banjar, (harapanrakyat.com),- Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., menekankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), supaya mengakomodir usulan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan (botton up planning).
Hal itu dikatakan Herman dalam sambutannya saat membuka kegiatan Forum OPD tahun 2013, Selasa (26/2), bertempat di Aula Bappeda Kota Banjar. Forum OPD adalah forum musyawarah stakeholder dan satuan kerja perangkat daerah sebelum diadakannya Musrenbang tingkat kota, untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan lintas kecamatan melalui proses pembahasan, dan penyepakatan kegiatan sebagai dasar penyusunan rencana OPD.
Forum tersebut mempunyai kedudukan dan fungsi penting serta strategis dalam rangka meningkatkan konsistensi, sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan yang diharapkan mampu menghasilkan sinergitas antara kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah kota. Sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar.
âPesatnya perkembangan kehidupan masyarakat memerlukan konsep perencanaan yang komprehensif, serta berakar dari kebutuhan masyarakat. Penyusunan rencana kerja pembangunan daerah merupakan salah satu tahap dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka pendek, yang disepakati oleh para pelaku pembangunan,â kata Herman.
Lanjut dia, dalam pengelolaan pembangunan yang diawali dari proses perencanaan, diupayakan untuk melibatkan berbagai unsur pelaku pembangunan/stakeholder, dan tidak semata-mata subyektivitas pemerintah.
Sehingga, diharapkan perencanaan pembangunan lebih aspiratif dan partisipatif, memunculkan produk perencanaan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan objektif Kota Banjar. Selain itu, juga terwujudnya paradigma clean and good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat.
Realisasi komitmen tersebut adalah dikembangkannya mekanisme perencanaan yang diawali kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat, musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Forum OPD, serta musrenbang tingkat kota.
Apabila mekanisme itu dapat dilaksanakan secara partisipatif dan aspiratif, maka akan bermuara pada produk perencanaan Kota Banjar yang tepat, sesuai kebutuhan objektif masyarakat, serta mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Kota Banjar, Ir. H. Tomy Subagja, MM., mengatakan, Forum Gabungan OPD mempunyai kedudukan dan fungsi mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari hasil musrenbang kecamatan dengan Renja OPD, atau sarana mempertemukan top down planning dan botton up planning.
Kemudian, menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja OPD, menyesuaikan prioritas Renja OPD dengan alokasi anggaran indikatif OPD yang tercantum dalam rencana awal RKPD. Serta, mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi OPD.
âSebelum melaksanakan Forum Gabungan OPD, kami telah melaksanakan musrenbang tingkat desa, kelurahan bulan Januari, musrenbang tingkat kecamatan bulan Februari, serta kegiatan asistensi atau pendalaman menganai usulan dari hasil musrenbang kecamatan oleh bidang-bidang di Bappeda,â kata Tomy.
Kegiatan tersebut bertujuan menseleksi usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan ke Musrenbang tingkat Kota, dan kegiatan yang cukup didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD). Kemudian, sebelum melaksanakan Musrenbang Kota, Bappeda memaduserasikan kembali usulan-usulan kegiatan tersebut dengan OPD terkait.
Dalam usulan kegiatan hasil dari Musrenbang tingkat kecamatan, Bappeda telah membagi empat bidang urusan, diantaranya bidang fisik dan prasarana sebanyak 406 kegiatan, meliputi Kec. Banjar 36 kegiatan, Langensari 207 kegiatan, Pataruman 89 kegiatan, dan Kec. Purwaharja terdiri dari 74 kegiatan.
Untuk bidang social dan budaya mencapai 275 kegiatan, diantaranya Kec. Banjar terdiri dari 12 kegiatan, Langensari 156 kegiatan, Pataruman 55 kegiatan, dan Kec. Purwaharja 52 kegiatan.
Selanjutnya, bidang ekonomi sebanyak 145 kegiatan yang meliputi Kec. Banjar 11 kegiatan, Langensari 68 kegiatan, Pataruman 49 kegiatan, dan Kec. Purwaharja sebanyak 17 kegiatan.
Kemudian, untuk bidang administrasi umum dan pemerintahan mencapai 92 kegiatan, terdiri dari Kec. Banjar 6 kegiatan, Langensari 24 kegiatan, Pataruman 46 kegiatan, dan Kec. Purwaharja 16 kegiatan.
âJika melihat dari jumlah usulan yang telah direkap, dimana terdapat 918 kegiatan secara keseluruhan, dan pada tahun 2014 kita berencana akan menyerap aspirasi hasil musrenbang tingkat kecamatan sebanyak 30 persen. Maka, jumlah kegiatan yang harus diakomodir paling tidak harus 275 kegiatan dalam RKPD tahun 2014,â kata Tomy.
Forum OPD Kota Banjar tahun 2013 berlangsung selama dua hari, yakni Selasa-Rabu (26-27/2). Pembahasan di hari pertama mengenai bidang pemerintahan. Sedangkan untuk hari kedua yakni bidang fisik dan prasarana, social dan budaya, serta bidang ekonomi. (Eva)
