Pada edisi 308 koran mingguan umum Harapan Rakyat (HR), menelisik lebih jauh ke masalah pertanian. Pemikiran dalam diskusi Secangkir Kopi Panas tidak lain, agropolitan bukan hanya sebatas visi. Tapi dalam kenyataannya agropolitan di Kota Banjar belum seperti yang diharapkan, misi-misi tetap jalan di tempat tidak greget. Kenapa menjalankan misi agropolitan, tidak terjalin sinergitas diantara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kota Banjar.
Kenapa diskusi ini terus menyoroti bidang pertanian, bila visi-misi agropolitan ini berhasil kehidupan petani di kota ini akan terangkat. Dengan harapan daya beli masyarakat bisa terangkat, selain keberhasilan agropolitan dan Kota Banjar bisa menyandang dua nama. Satu lagi menjadi kota perdagangan, jasa dan transit pun akan berfungsi. Itu mimpi dalam diskusi Secangkir Kopi Panas, sekalian memberikan masukan dan dorongan kepada Pemkot Banjar.
Peserta diskusi masih lengkap, setelah diskusi Tim Litbang HR dan jajaran Redaksi HR mengumpulkan data-data dan wartawan diturunkan ke lapangan di beberapa wilayah Kota Banjar sudah mulai panen padi meskipun hujan terus membasahi bumi dan angin kencang. Asep Mulyana, MA, dan Rachmat, M.Si (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Pertanian Universitas Brawijaya) mengeluarkan pemikirannya. Suasana diskusi makin panas beradu argumentasi. Dengan Skuad Secangkir Kopi Panas yang terdiri dari para birokrat muda setingkat eselon III & IV (H. Agus Nugraha, M.Si., Asno Suratno, M.P., H. Basir, M.P., Dede Tito Ismanto, M.E., Ery K Wardana ST., dan Dede Suryana, S.IP. Dipandu oleh Pimpinan Umum HR, bahkan dua kelompok diskusi ini dipersilahkan terjun ke lapangan untuk menganalisa âDampak pertanian terhadap sosial ekonomiâ di kota Banjar. Selamat membaca !
Diskusi diawali hasil telaah Tim Litbang HR. Menurut Tim Litbang HR, berdasarkan pendataan yang dilakukan BPS tahun 2009, rumah tangga usaha tani di Kota Banjar mayoritas melakukan usaha tani padi (±90%). Berarti, nafkah keluarga sangat bergantung pada hasil usaha ini. Namun, karena ±75% dari mereka luas kepemilikan sawahnya yang relatif sempit (<0,5Ha), maka nafkah dari sektor ini relatif belum mencukupi kebutuhan. Maka tidak mengherankan jika BPS melansir data adanya peningkatan kemiskinan di Kota Banjar. Dimana pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin di sub-sektor tanaman pangan sebesar 1.910 jiwa meningkat menjadi 4.330 jiwa pada tahun 2010. Pada tahun 2010, total jumlah masyarakat miskin di Kota Banjar sebesar 4.330 jiwa. Itu artinya, semua yang dianggap miskin itu bekerja di sektor pertanian. Sebuah ironi bagi daerah yang mengklaim dirinya sebagai Kota Agropolitan dan sering mendapatkan penghargaan di bidang pertanian dari Presiden RI.
Perlu diingat, keberadaan petani di Kota Banjar merupakan salah satu pertimbangan mengapa Banjar bervisi untuk menjadi Kota Agropolitan termaju di Priangan Timur tahun 2025. Para pemangku kebijakan menjatuhkan pilihan kepada pertanian, karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Akan tetapi, seiring perjalanan waktu, mereka yang bekerja di sektor pertanian terus berkurang. Misalnya saja pada tahun 2004 sebanyak 35% menjadi 19% pada tahun 2010 (BPS).
Fenomena ini seharusnya dikaji secara mendalam, mengapa terjadi perubahan struktur sosial dalam hal ketenagakerjaan yang kontraproduktif dengan visi agropolitan. Namun nampaknya belum ada analisis ke arah sana. Bahkan perubahan struktur tenaga kerja tersebut oleh Bappeda diapresiasi sebagai sebuah ciri âkotaâ yang sedang membangun. Dimana dominasi sektor pertanian secara perlahan tapi pasti akan beralih ke sektor perdagangan dan jasa. Jika Bappeda sendiri yakin akan fenomena ini sebagai sebuat tabiat alamiah dari perkembangan sebuah kota, tidak terkecuali Banjar, terus apa relevansinya visi agropolitan itu?
Hal yang perlu juga diingat, dengan atau tanpa visi agropolitan, selama Dinas Pertanian masih berkiprah di Banjar, tentu saja pertanian dan petani tetap akan menjadi perhatian. Namun tidak seheboh seperti sekarang ini. Pertanian seolah menjadi tumpuan perekonomian kota, padahal kenyataannya tidak. Bahkan visi agropolitan seolah hanya menjadi urusan Dinas Pertanian saja. Jangan sampai Dinas Pertanian dituduh sebagai aktor penyebab âke(tidak) berhasilanâ pencapaian visi agropolitan. Karena agropolitan adalah sejatinya kerja bersama semua elemen pemerintahan, mulai dari Walikota sampai ke tingkat Lurah.
Sebenarnya, potensi pertanian untuk menjadi andalan utama dalam menopang perekonomian di Kota Banjar telah dinafikan sejak awal berdirinya Kota Banjar. Pembaca mungkin pernah menyimak artikel di Kompas tanggal 22 April 2004 yang berjudul âMembangunkan Derah Yang Tertidurâ. Walikota Banjar periode awal (sebelum Pilkada 2008) pernah menyatakan bahwa Banjar tidak mungkin hidup dari pertanian karena tidak memiliki sawah yang cukup luas. Banjar dapat hidup dan berkembang dari sektor perdagangan dan jasa. Berikut pernyataannya:
“apa pun yang terjadi, kami tetap harus mengembalikan pamor Banjar sebagai kota jasa, transit, dan perdagangan. Sebab, hanya itulah yang dapat dilakukan oleh Kota Banjar agar tetap dapat hidup dan berkembang”
Namun, komitmen ini tidak dilanjutkan oleh pemenang Pilkada 2008. Walikota dan Wakil Walikota terpilih bertekad untuk menjadikan Kota Banjar sebagai Kota Agropolitan dan optimis tercapai pada tahun 2013 sebagaimana janji politiknya (visi misi) selama masa Pilkada digelar. Tentu saja ini menjadi harapan baru bagi petani di Kota Banjar untuk dapat meningkatkan status sosialnya (taraf hidup) di tengah-tengah masyarakat. Namun harapan belum kunjung menjadi kenyataan, sementara tahun 2013 sudah tiba dan âkabinet agropolitanâ segera berakhir.
Sedangkan pemingkiran Skuad Secangkir Kopi Panas, mengemukakan bahwa pembangunan pertanian pada dasarnya adalah proses transformasi pertanian, yaitu suatu proses perubahan pada berbagai aspek di bidang pertanian, perubahan tersebut tidak hanya berupa mekanisasi dan teknologi, namun lebih jauh lagi menyangkut sosial pertanian. Pada masyarakat pedesaan yang tingkat perkembangan ekonominya belum maju dan didominasi oleh sektor pertanian, transformasi pertanian sekaligus dapat dipandang sebagai cerminan transformasi masyarakat desa.
Transformasi pertanian mengedepankan pada peningkatan produksi dan mengharuskan untuk menggunakan berbagai teknologi, tidak mengherankan apabila pembangunan pertanian selama orde baru begitu gencarnya bahkan hingga ke peloksok pedesaan dan perkampungan. Pembentukan kelompok tani serta berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian terutama beras, teknologi yang digunakan juga telah lebih maju hal ini terbukti dengan telah tersedianya berbagai alat mesin pertanian modern seperti traktor, pompa air, huller gabah, alat perontok gabah, dll, sehingga Indonesia berhasil memcapai swasembada beras.
Modernisasi pertanian akan membawa dampak pada berkurangnya kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja manusia dan hewan dapat digantikan oleh mesin-mesin modern seperti traktor, pompa air dan perontok padi. Di Kota Banjar pelaksanaan transformasi pertanian memadukan konsep modernisasi dengan tetap mempertahankan tradisi yang telah ada, yaitu kelembagaan gotong royong, kelembagaan tersebut yang masih dipertahankan adalah budaya ceblokan dan penderep, kebutuhan tenaga kerja dalam bidang pertanian dengan sistem ini adalah saling membantu antar rumah tangga petani secara bergiliran, pada pola ini pola pengupahan tidak berlaku lagi, upah tersebut akan diikutsretakan pada waktu panen tiba, ceblokan ini berlangsung mulai dari masa tanam, pemupukan, penyiangan dan sampai panen, tenaga kerja tersebut mendapatkan upah berupa sebagian dari hasil panen yaitu bawon, model ini juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk asuransi sosial masyarakat.
Pola ceblokan dan penderep akan menghambat laju urbanisasi dari desa ke kota, sebab pendapatan buruh tani dari pola tersebut lebih meningkat, lebih-lebih tenaga kerja yang mempunyai skil cukup untuk melaksanakan pekerjaan ini, disaat musim tanam tiba para buruh tani akan mengerjakan pekerjaan di sawah sesuai dengan waktu kegiatan pertanaman, sedangkan waktu luang disaat menunggu musim panen tiba para buruh tani tersebut akan memanfaatkan waktunya untuk mencari pekerjaan lain seperti mengambil rumput untuk pakan ternak domba, kambing atau sapi serta mengolah lahan pekarangan sebagai tambahan pendapatan dan menambah cadangan pangan keluarga.
Pada saat musim panen tiba, satu keluarga pelaksana ceblokan yang terdiri ayah, istri ditambah dua anak, mereka akan mendapat pendapatan tidak kurang dari 1000 kg gabah kering giling, (Pengupahan pada pola ceblokan dari 100 kg gabah, 84 kg untuk yang punya sawah, dan 16 kg untuk pelaksana ceblokan, begitu juga pada pola penderep, dari 100 kg gabah, 90 kg untuk yang punya sawah dan 10 kg untuk penderep) pendapatan itu kalau dikalikan Rp 5.000/ kg maka akan didapat nilai Rp 5.000.000./ musim, belum lagi tambah dari hasil penjualan ternak/susu kambing serta hasil dari pengelolaan pekarangan yang sangat menjanjikan keutungan.
Pendapatan tersebut cukup signifikan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat tani terlebih lagi kalau gabah yang mereka dapatkan dari upah ceblokan tersebut berupa gabah organik, dimana gabah organik mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan sudah mempunyai segmen pasar tertentu.
Oleh karena itu kami berharap kepada Pemerintah Kota Banjar melalui APBD-nya untuk membuat pilot- pilot percontohan padi organik disetiap kelompok tani minimal 5 Ha/ kelompok tani secara kontinu. Saat ini Kota Banjar mempunyai kelompok tani sebanyak 208 kelompok tani, kalau percontohan tersebut bisa dilaksanakan maka kita akan mempunyai lahan padi organik seluas 1425 Ha. Hal tersebut cukup untuk membuat satu sentra unggulan beras organik yang merupakan salah satu ICON KOTA BANJAR dalam rangka mensukseskan BANJAR MENUJU AGROPOLITAN. ***
