Oleh DEDE SURYANA MARWI
Dengan adanya perubahan desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Yang diantaranya mengenai perubahan kedudukan pemerintahan, kepemimpinan Pemerintahan, laporan pertanggung jawaban penyelenggraaan pemerintahan. status perangkat daerah bagaimana statusnya setelah perubahan desa menjadi kelurahan, mengenai Peraturan Desa dengan berubah desa menjadi kelurahan maka kelurahan tidak berwenang lagi membuat Peraturan Desa. Dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka hak mengatur wilayahnya sendiri menjadi hilang sehingga program otonomi desa yang selama ini didengung-dengungkan akan hilang. Berubahnya desa menjadi kelurahan maka pendapatan asli desa menjadi milik atau dikuasai pemerintah kabupaten/kota. Mengenai Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai badan yang berfungsi mengontrol Pemerintah Desa dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka akan menimbulkan konsekuensi Badan Perwakilan Desa tersebut akan hilang, dengan hilangnya badan pengontrol pemerintah desa akan mengakibatkan menghilangnya pembelajaran demokrasi yang sedang dibangun.
Perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan kebijakan pemerintah untuk lebih dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengoptimalisasian pelayanan merupakan salah satu tujuan dari perubahan status desa menjadi kelurahan, dengan pengangkatan PNS, diharapkan aparat memiliki kualitas yang baik. Seperti halnya potensi desa yang diambil alih oleh pemerintah kota, hal ini dilakukan karena dengan diolah oleh pemerintah kota potensi ini dapat lebih dioptimalkan lebih baik. Masyarakat diharapkan untuk dapat lebih terbuka dengan perubahan-perubahan yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas aparat, sehingga tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan potensi dan kekayaan untuk lebih berhasil dan berdayaguna.
Perubahan ini merupakan bentuk dari peningkatan status yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat perkotaan. Dengan ditetapkan status Desa menjadi Kelurahan kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota di bawah Kecamatan.
Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.Pemerintah sebagai pelayan masyarakat sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Perubahan status sejumlah desa menjadi kelurahan bertujuan meningkatkan desa mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Mensukseskan program tersebut, diharapkan masyarakat memberikan dukungan. Pengembangan dan pemantapan sistem manajemen pelayanan menuju pelayanan masyarakat, menekankan pada fokus perhatian yang dapat dilakukan melalui penyiapan sumber daya aparatur (pelayanan) yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta memberi arah (standar) yang dapat memberikan peluang serta memberikan motivasi, agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
Paradigma baru mengenai pelayanan aparatur birokrasi (birokrat) pada dasarnya menuntut perubahan dalam orientasi pelayanan, dimana aparatur/birokrat dituntut memiliki visi dan misi yang jelas dan pasti dalam mewujudkan pelayanan masyarakat kepada pelanggan. Paradigma adalah suatu konsepsi yang dapat mendasari seseorang untuk merefleksikan keyakinannya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggannya, sehingga pelanggan yang di layani tidak lagi menyatakan bahwa pelayanan aparatur pemerintah dalam melayani pelanggan selama ini berlaku âmumpung kita dibutuhkanâ.
Selain itu pelayanan masyarakat merupakan suatu masalah atau problem, karena pelayanan masyarakat tidak dengan sendirinya berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan masyarakat itu antara lain komunikasi, psikologis, lingkungan kerja yang dapat memotivasi pegawai, keterbatasan pengetahuan aparatur terhadap manajamen kualitas pelayanan, budaya kerja, ketidakmampuan merubah kultur, kualitas manajemen yang dijadikan pedoman dalam melayani dan tidak efektifnya pengendalian serta pengawasan.
Dalam pencapaian tujuannya diperlukan suatu perencanaan dalam memproyeksikan ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu yang tujuan utamanya mampu memilih berbagai kegiatan yang dilakukan agar tercapai kondisi yang lebih baik dan mampu mengendalikan.
Kemampuan pegawai merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam terciptanya efektif, produktif dan inovatif serta efisiensi suatu pekerjaan. Pegawai sebagai sumber daya merupakan asset yang sangat penting, karena peranannya sangat menentukan berhasil tidaknya dalam mencapai tujuannya. Selain itu keberhasilannya juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan dari setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. ***
