Ciamis, (harapanrakyat.com),- Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Jabar (Jawa Barat), H. E. Kusnadi, S.H, menyesalkan alokasi anggaran Pertanian dari tahun ke tahun hanya 6 persen dari total APBD Jabar. Padahal dia menilai, potensi pertanian di Propinsi Jabar sangat besar.
Menurut Kusnadi, dengan anggaran yang minim, kesejahteraan dari sektor pertanian akan sulit untuk didongkrak. Salah satu indikasinya, yakni berdasarkan data Statistik Jabar, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jabar pada Triwulan ke IV (empat) tahun 2011, mengalami penurunan.
Hal itu terjadi, lanjut Kusnadi, karena adanya penurunan peran sektor pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jabar. Dimana pada pada triwulan III tahun 2011, sektor pertanian memiliki andil sebesar 12,26 persen terhadap PDRB Jabar, sementara pada triwulan IV, sektor ini hanya memberi andil 10,78 persen.
Menurut Kusnadi, volume APBD Jabar selama dua tahun ini, mulai tahun 2011 hingga 2012 terus mengalami kenaikan. Seharusnya, kata dia, hal itu beriringan juga dengan kenaikan alokasi anggaran untuk sektor pertanian.
“Tahun 2011 yang lalu, APBD Jabar mencapai lebih dari Rp. 16,197 Trilyun. Tahun ini, APBD Jabar sebesar Rp. 18.270 Trilyun. Tapi, alokasi anggaran pertanian tetap serpeti tahun sebelumnya, yakni hanya 6 persen,” katanya.
Kusnadi menegaskan, secara ideal alokasi anggaran pertanian minimal ada di angka 1- sampai 15 persen dari total APBD Jabar. Apalagi melihat kondisi sekarang, kemarau panjang sedang melanda para petani.
Dia menambahkan, kebijakan anggaran yang tidak pro terhadap sektor pertanian, justru akan membawa pengaruh buruk, salah satunya sektor pertanian akan tersisihkan dari konteks pertumbuhan ekonomi secara umum.
Sementara itu, Cading, petani asal Kecamatan Parigi, Senin (3/9), mengatakan, dirinya setuju dengan adanya desakan terhadap Pemprov Jabar, untuk menaikan anggaran bidang pertanian.
“Alasannya, satu sisi petani dituntut untuk membantu Program Persedian Beras Nasional (P2BN). Di sisi lain, anggaran pertanian masih saja minim. Kondisi itu diperparah dengan keterbatasan jumlah penyuluh, khususnya di wilayah Kecamatan Parigi,” pungkasnya. (diki)
