Pekan lalu di negeri ini dikejutkan terungkapnya kasus korupsi proyek Al-Quran di Kementerian Agama. Menurut Direktur Pengelola Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati, Jumâat pekan lalu, mengemukakan, membangun suatu intitusi berdasarkan tata kelola yang baik dan bersih merupakan tantangan berat. âKorupsi tidak hanya terjadi di Indonesiaâ. Di negara maju dan di negara miskin pun korupsi terjadi.
Namun, hal yang paling penting adalah menegakan hukum, dalam kasus korupsi, ujarnya. Tak salah bila korupsi di negeri ini, telah menjadi budaya. Seperti Mafia Pajak. Kita mencoba merunut, kasus-kasus korupsi yang mulai terungkap. Meskipun masih ada penilaian publik, pemberantasan korupsi di negeri ini terkesan tebang pilih. Rupanya kejutan-kejutan korupsi saat ini, terus menjadi topik utama di Media Massa.
Korupsi di kantor pajak tidak bisa diatasi hanya dengan menangkap dan mengadili pelaku, yang umumnya pegawai golongan menengah ke bawah. Sebab, korupsi di kantor pajak diduga sudah terstruktur, sistemik, dan bahkan menjadi budaya.
âUpaya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberantas korupsi di kantor pajak tidak cukup lagi seperti petugas pemadam kebakaran yang hanya memadamkan api. KPK juga harus ikut menyelesaikan sumber penyebab kebakaran dengan ikut membenahi system di Direktorat Jenderal Pajak,â kata Achmad Basarah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Sabtu (14/7) di Jakarta.
Pada Jumat (13/7), KPK menangkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor Anggrah Suryo karena diduga menerima suap. Dalam penangkapan di Perumahan Legenda Wisata dan Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur, ini, KPK menyita bukti uang suap Rp. 300 juta.
Pada 6 Juni 2012, KPK juga menangkap Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Kantor Pajak Pratama Sidoarjo Selatan Tommy Hindratno. Tommy ditangkap bersama kerabatnya di sebuah rumah di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, saat diduga menerima suap sebesar Rp. 280 juta dari James Gunardjo terkait restitusi pajak PT Bhakti Investama.
Sarifuddin Sudding, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, menuturkan keberhasilan KPK menangkap tangan pegawai pajak, yang diduga menerima suap, pantas dihargai, dan harus dilihat sebagai bagian dari pemberantasan mafia di kantor pajak.
âDalam pertemuan dengan Panja Mafia Hukum Komisi III DPR, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, sedang melakukan bersih-bersih. Selain dengan reformasi birokrasi yang sudah berjalan beberapa tahun, saat ini juga dikembangkan mekanisme whistle blower (pengungkap kasus) di kantor pajak,â kata Sarifuddin.
Menurut Sri Mulyani Indrawati. Apakah dari sisi penegakan hukum dan sistem peradilan memungkinkan masalah itu ditangani secara efektif, sehingga korupsi bisa dicegah, dan kerugian negara bisa dikembalikan. Pertanyaannya, sudahkah warga negeri ini, tersentuh hati nuraninya. Untuk tidak melakukan korupsi ? ***
