Ciamis, (harapanrakyat.com),- Sejumlah kalangan menilai munculnya serangkaiaan unjuk rasa dan protes menuntut pembangunan atau perbaikan jalan dari berbagai daerah yang belakangan sering terjadi di Kabupaten Ciamis, akibat tidak berjalannya agenda pembangunan yang diamanatkan dalam Musrenbang. Akibatnya, rakyat memilih menyalurkan aspirasi lewat unjuk rasa, ketimbang menyalurkan aspirasi lewat Musrenbang.
Direktur LSM Citra Galuh Mandiri (CGM), Ir. Heri Hernawan, mengatakan, setelah rakyat Ciamis tidak percaya lagi menyalurkan aspirasi lewat Musrenbang, akhirnya mereka menyalurkan aspirasi menuntut pembangunan melalui aksi unjuk rasa.
Terlebih, sambung Heri, setiap warga menggelar aksi unjuk rasa atau protes dengan cara menanam pohon di jalan rusak atau membentangkan spanduk, tidak lama kemudian tuntutannya langsung direspon oleh Pemkab dan DPRD Ciamis.
“Makanya, kita mengasumsikan bahwa menyalurkan aspirasi pembangunan lewat unjuk rasa atau protes dengan cara mengeksprisikan lewat menanam pohon di jalan rusak, kini sudah menjadi trend baru di Ciamis. Karena dengan cara itulah menyalurkan aspirasi yang dinilai efektif saat ini,” terangnya, kepada HR, di Ciamis, Selasa (10/4).
“Namun, rakyat Ciamis bertindak seperti itu sangatlah wajar, toh menyalurkan aspirasi lewat Musrenbang selalu kandas,”
Namun demikian, kata Heri, apabila unjuk rasa menuntut pembangunan sudah menjadi trend baru dan terus menerus muncul di Ciamis, otomatis akan menjadi bomerang bagi Pemkab Ciamis.
“Logikanya begini, kalau warga dari seluruh daerah di Ciamis unjuk rasa atau protes menuntut pembangunan ke DPRD dan Pemkab Ciamis, jelas akan kerepotan. Karena APBD Ciamis sangat terbatas. Yang ditakutkan, warga dari daerah lain yang di daerahnya ada juga jalan rusak, jadi ikut meniru daerah yang sudah berhasil melakukan unjuk rasa menuntut perbaikan jalan kemudian mendapat respons dari DPRD dan Pemkab,” jelasnya.
Heri pun memprediksi bahwa terus berlanjutnya unjuk rasa dan protes yang dilakukan masyarakat menuntut perbaikan jalan, akibat melihat suatu daerah melakukan unjuk rasa langsung direspon oleh Pemkab dan DPRD.
“Artinya, masyarakat sekarang berpikir. kalau jalan di daerahnya ingin cepat diperbaiki, harus demo dulu ke DPRD dan Pemkab, atau protes dengan cara menanam pohon di jalan rusak, baru akan didengar. Apabila pemikiran itu terus berkembang ke seluruh masyarakat Ciamis, jelas akan menjadi bomerang bagi Pemkab dan DPRD,” ujarnya.
Karena itu, tegas Heri, agenda Musrenbang jangan hanya menjadi serimonial belaka, tetapi harus dijalankan sesuai dengan apa yang tertuang dalam Musrenbang tersebut. “Kita sangat yakin, kalau Musrenbang berjalan dengan benar, tidak akan ada lagi muncul unjuk rasa dari masyarakat,” imbuhnya.
Dihubungi terpisah, Pemerhati Tata Negara yang juga Akademisi Universitas Galuh (Unigal) Ciamis, Aan Anwar Sihabudin, SH., M.Si, mengatakan, selain tidak berjalannya agenda Musrenbang di Kabupaten Ciamis, munculnya serangkaian unjuk rasa dan protes menuntut pembangunan yang dilakukan masyarakat Ciamis dari berbagai daerah, dipicu juga dari kampanye obral janji yang dilontarkan politisi yang saat ini duduk di pemerintahan.
“Ketika ingin dipilih rakyat saat kampanye, mereka mengobral janji dengan mengatakan kalau saya terpilih siap membangun ini dan memperbaiki itu. Ketika dia sudah duduk di pemerintahan, janjinya itu belum terpenuhi. Akhirnya masyarakat menagih dan meluapkan kekecewaannya dengan melakukan unjuk rasa atau protes,” terangnya, kepada HR, di Ciamis, Selasa (10/11).
Aan pun mengatakan mestinya Pemkab dan DPRD harus mengukur kemampuan anggaran yang dimiliki dalam APBD Ciamis. Ketika kemampuan APBD Ciamis sangat minim dan tidak mungkin bisa merealisasikan seluruh agenda pembangunan dalam satu tahun anggaran, mestinya tidak perlu melakukan obral janji terhadap masyarakat, tetapi memberikan pemahaman mengenai pembangunan skala prioritas.
“Nah, dalam hal ini pentingnya sebuah Musrenbang yang berjalan dengan baik. Artinya, melalui Musrenbang ini, dilakukan pengkajian mengenai pembangunan mana yang paling prioritas dan urgensi untuk segera dilakukan. Dan pengkajian itu dilakukan secara profesional dan profosional, juga harus menyingkirkan kepentingan politis,” paparnya.
Menurut Aan, apabila alasan Pemkab Ciamis belum bisa merealisasikan seluruh agenda pembangunan Ciamis dilatarbelakangi dari keterbatasan anggaran, maka perlu ada sebuah langkah untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor.
Aan menambahkan jika sektor pendapatan tidak digenjot, ditambah perilaku obral janji politisi terus dilakukan, maka tak heran Pemkab dan DPRD terus didemo. “Artinya, Pemkab dan DPRD harus mencari solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kalau bergantung terus terhadap kucuran dana pemerintah pusat, ya tentunya terbatas anggarannya. Untuk menambah alokasi pembangunan, tidak ada cara lain selain melakukan peningkatan PAD,” ungkapnya.
Selain itu, kata Aan, perlu juga membenahi sistem pengelolaan anggaran guna menghindari kebocoran anggaran dari PAD. Karena percuma saja PAD digenjot, sementara kebocoran anggaran masih terus terjadi.
“Penghematan anggaran pun harus dilakukan. Misalnya, dengan mengurangi belanja pegawai yang dianggap tidak perlu, seperti menambah pembelian mobil dinas atau hal lainnya yang dianggap tidak perlu,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni, membantah bahwa setiap masyarakat melakukan unjuk rasa ke DPRD dan Pemkab Ciamis menuntut pembangunan langsung mendapat tanggapan. Dia mengatakan, adanya tindaklanjut dari Pemkab terhadap tuntutan masyarakat, bukan karena dilatarbelakangi adanya unjuk rasa, tetapi kebetulan tuntutan tersebut sudah menjadi agenda pembangunan.
“Hal itu perlu saya luruskan bahwa tidak benar kita merealisasikan sebuah pembangunan dilatarbelangi dari adanya unjuk rasa dari masyarakat. Kita selalu berpijak kepada agenda pembangunan yang sudah disepakati dalam Musrenbang,” katanya, kepada HR, di Ciamis, Selasa (10/4).
“Jadi, hanya kebetulan saja, ketika kita sudah mengagendakan pembangunan di suatu daearah, kemudian muncul unjuk rasa dari masyarakat daerah itu. Maka seolah-olah merealisasikan pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya unjuk rasa,” tambahnya.
Namun demikian, lanjut Asep, pihaknya pun sangat memahami alasan masyarakat Ciamis yang belakangan ini kerap mengekspresikan tuntutan pembangunan melalui aksi unjuk rasa ataupun protes.
“Yang pasti, kita belum bisa merealisasikan seluruh agenda pembangunan di Ciamis, karena anggaran yang terbatas. Namun, kita terus berupaya untuk meminimalisir jumlah kerusakan sarana infrastrukutur di Ciamis dengan melakukan pembangunan secara bertahap,” pungkasnya. (DK/Bgj)
