Banjar, (harapanrakyat.com),- Keberadaan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kubangsari, Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Banjar, dinilai belum bisa optimal dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana diharapkan Pemerintah Kota Banjar, yakni mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan maksimal.
Seperti dikatakan Walikota Banjar, DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., dalam sambutanya saat membuka acara Musyawarah Kota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Banjar, di GBI, Selasa (24/4).
Herman dengan tegas menyayangkan, bahwa aset BBI Kubangsari dibangun di atas lahan seluas 2 hektar dengan menghabiskan dana sebesar Rp.12 miliar. Akan tetapi, tak mampu menghasilkan PAD maksimal bagi Pemkot Banjar.
Adanya sarana/prasarana yang dikhususkan untuk penjualan ikan konsumsi atau pasar ikan yang dimiliki UPTD BBI Kubangsari belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Selain itu, sebagian kolam juga masih ada yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga kolam dibiarkan kosong.
Menanggapi adanya penilaian seperti itu, Kepala UPTD BBI Kubangsari, Risa Rosina, S.St.Pi., melalui Stafnya, Ratna, mengatakan, bahwa belum optimalnya pemanfaatan beberapa sarana di BBI akibat keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup dalam proses produksi benih.
Saat ini UPTD BBI hanya mempunyai enam orang petugas, terdiri dari empat orang berstatus PNS, dan dua orang tenaga honorer. Dengan demikian, maka lahan seluas 2 hektare tidak mungkin bisa digarap oleh enam orang petugas.
“Jika ingin optimal, satu kolam itu harus dikelola oleh dua orang petugas, baik kolam pendederan, pembenihan, maupun pembesaran. Belum lagi petugas khusus di tempat indoor hatchery yang memproduksi benih ikan, mulai dari pemijahan sampai menghasilkan larva,” kata Ratna, Senin (23/4).
Kemudian, mengenai tidak adanya aktifitas di tempat penjualan ikan konsumsi/pasar ikan, menurut Ratna, selain akibat kurangnya SDM, juga karena pengelolaan tempat tersebut sebetulnya bukan tupoksi yang harus dilaksanakan oleh UPTD BBI.
Pasar ikan seharusnya dikelola secara terpisah, seperti di kab/kota lain, contohnya UPTD Pasar Ikan di Kab. Ciamis. Sebab, fungsi dari BBI sendiri yaitu hanya menyediakan atau menjual benih ikan saja. Benih ikan yang disediakan di BBI Kubangsari adalah jenis ikan patin, sesuai dengan permintaan pasar.
“Memang keberadaan pasar ikan di sini sering dipertanyakan dan menganggap di BBI ini tidak ada kegiatan, karena memang kegiatan kami di indoor hatchery. Hal itu berdasarkan tupoksi BBI, sesuai dengan ketetapan tupoksi Balai Pengembangan Benih Ikan Air Tawar Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat,” paparnya.
Yakni, jenis pelayanan pada BBI diantaranya penyelenggaraan kegiatan pembenihan ikan, baik kaitannya sebagai penyedia benih ikan bermutu, sebagai sumber teknologi dan informasi pembudidayaan ikan.
Melaksanakan kegiatan budidaya pembenihan ikan, guna mendukung pelaksanaan pengembangan perikanan di Kota Banjar, melaksanakan kegiatan kaji terap pembudidayaan ikan untuk memperoleh tehnik pembudidayaan, khususnya perbenihan yang lebih baik dan menguntungkan.
Kemudian, melaksanakan kegiatan pembinaan kepada petani ikan melalui serangkaian kegiatan bimbingan teknis pembudidayaan ikan. Serta, melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap penyebaran benih/calon induk hasil penangkaran BBI.
“Saat ini kami akan melakukan panen benih ikan patin sebanyak 150 ribu ekor, dan benih tersebut untuk memenuhi permintaan dari daerah Jawa Tengah. Rencananya nanti malam (Senin malam, 23/4-Red) mulai melakukan penghitungan benihnya,” kata Ratna.
Sedangkan, mengenai adanya beberapa kolam yang tidak digunakan, lanjut dia, kendalanya sama, yakni masalah keterbatasan SDM. Namun, berdasarkan keinginan Walikota, maka pihak dinas mengintruksikan agar kolam tersebut disewakan untuk dikelola oleh pihak ketiga/umum.
Hal itu sebagai upaya untuk menambah PAD yang dihasilkan BBI, sebab rencananya tahun depan target PAD yang dibebankan pada BBI akan dinaikkan, yaitu dari Rp.66 juta pertahun naik menjadi kurang lebih Rp.90 jutaan.
“Target tahun ini masih sama seperti tahun kemarin. Kalau untuk biaya operasional memang kami juga dikasih, besarnya sekitar delapan puluh jutaan. Keinginan Walikota PAD dari BBI ini setidaknya bisa sama besarnya dengan dana operasional, tapi kendalanya yang kami produksi ini bukan berupa benda mati, melainkan mahluk hidup yang rentan dengan resiko kematian. Namun, setelah kami jelaskan akhirnya disetujui PAD lebih rendah dari dana operasional,” tuturnya.
Ratna menambahkan, bahwa target PAD yang dibebankan pada UPTD BBI Kota Banjar jumlahnya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan UPTD BBI di kab/kota lain. Meski begitu, pihaknya setiap tahun mampu melunasi beban yang ditargetkan. (Eva)
