Banjar, (harapanrakyat.com),- Fungsi koordinasi sebuah kata yang mudah diucapkan, akan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Begitulah sepenggalan obrolan HR dengan beberapa penyuluh perikanan kota Banjar, terkait dugaan tidak sesuainya spesifikasi benih ikan gurame dan pakan dari program Padat Karya Produktif (PKP) yang dilaksanakan Disnaker kota Banjar.
Perbincangan hangat itu terjadi disela-sela rapat koordinasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kota Banjar, di aula Balai Benih Padi, Selasa (31/1). Para penyuluh perikanan kota Banjar mengungkap tabir perihal, tidak adanya koordinasi teknis dari setiap pelaksanaan program PKP yang berkaitan dengan bantuan perikanan.
“Sudah hamper dua tahun ini pihak Disnaker tidak pernah meminta bantuan teknis budidaya perikanan kepada kami, atau bahkan membuat surat permohonan kepada Dinas Pertanian,” ungkap salah seorang penyuluh membuka tabir lemahnya koordinasi.
Akibatnya, hampir seluruh kegiatan PKP yang berkaitan dengan perikanan hingga saat ini tak mampu bertahan dengan baik. Hal itu, menurut mereka, sebab pihak Disnaker tak pernah menggubris usulan teknis yang diberikan para penyuluh perikanan.
Pernyataan itu sontak mengejutkan HR, bagaimana tidak. Koordinasi program hampir setiap tahun anggaran selalu ditekankan oleh pihak Pemerintah kota. Ternyata, pada kenyataannya, tidak sejalan dengan keharusan yang ditentukan para pemegang kebijakan.
Saat ditanya kenapa hal itu bias terjadi?. Awalnya para penyuluh enggan membuka tabir lebih dalam mengenai tak maunya pihak Disnaker melakukan koordinasi teknis budidaya.
Tak lama berselang, Agus Sugiono, salah seorang penyuluh perikanan mengungkapkan hal ihwal pihak Disnaker tak mau menerima rekomendasi teknis dari pihaknya.
Menurut Agus, hal itu berawal dari masukan teknis bahwa budidaya udang galah tak cocok dilakukan dikawasan Desa Sinar Tanjung. “Mereka yang meminta rekomendasi teknis, tapi mereka juga yang tak melaksanakan anjuran teknis itu. Dan akhirnya, program itu tak berhasil sesuai dengan harapan. Apakah itu bukan namanya menghamburkan keuangan Negara,” tanya sengit.
Dari sejak itu, pihak Disnaker tak pernah meminta rekomendasi teknis mengenai budidaya perikanan. Bahkan Agus memastikan, kejadian yang menimpa kelompok Waringin Jaya di Kelurahan Muktisari tanpa rekomendasi teknis penyuluh perikanan.
Padahal, sanggahan yang dilontarkan pihak Disnaker kepada HR beberapa waktu lalu, menyakinkan pihaknya telah meminta rekomendasi teknis dari Dinas Pertanian.
Pernyataan Agus, diperkuat dengan pengakuan salah seorang penyuluh perikanan Kecamatan Langensari, Tedi. Menurut Tedi, tidak pernah ada permohonan baik secara tertulis ataupun lisan kepadanya.
“Kalau ada surat dari Dinas Pertanian untuk membantu rekomendasi teknis pasti saya kerjakan. Bahkan, secara lisan pun saya tak pernah ada yang meminta. Dan kejadian itu sama sekali tak mengetahui,” ucap Tedi.
Bahkan, Tedi pun tak mengetahui bahwa ada kelompok perikanan Waringin Jaya di Kelurahan Muktisari. “Kelompok nya saja saya tak tahu,” ujarnya.
Untuk itu para penyuluh perikanan meminta pihak Disnaker melakukan koordinasi teknis budidaya dengan pihak Dinas Pertanian. Hal itu agar kesalahan teknis budidaya, dapat diminimalisir.(SBH)
