Beberapa waktu yang lalu, hampir secara bersamaan tim penilai kinerja pelayanan publik menyambangi beberapa pemerintahan di daerah. Ada penilaian di level provinsi maupun pusat. Beragam sektor pelayanan atau unit kerja pelayanan yang dijadikan sampel penilaian. Beberapa minggu yang lalu misalnya secara langsung perwakilan Deputi Bidang Pelayanan Kemenpan dan Reformasi Birokrasi sebagai penilai Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) menilai kinerja pelayanan publik Kota Banjar.
Terpampang beragam spanduk secara umum kira-kira berbunyi “selamat datang tim penilai kinerja pelayanan publik”. Sekilas menggambarkan keseriusan aparatur serta dukungan kepemimpinan daerah untuk penilaian tersebut. Namun kenyataanya tidak semudah yang dibayangkan, kepemimpinan daerah dalam hal ini Walikota ataupun Bupati bisa mengakselerasi kinerja pelayanan publik ini di daerah.
Kegiatan tersebut patut disambut positif, meski sedikit ada yang disayangkan dalam hal pengukuran kinerja tersebut, yakni standar ukuran seperti IKM (indeks kepuasan masyarakat) yang terkesan kaku, harus merujuk pada satu sumber aturan yaitu, Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 sebagai standar. Hemat penulis selama standar tersebut terpenuhi berarti boleh memasukan indikator lain yang cocok mengukur kinerja organisasi publik selain aparatur seperti; ukuran tangibles (fasilitas), reliability (akurasi), responsivness (kerelaan/keikhlasan), assurance (kepastian-kepercayaan), dan empathy (perhatian) sebagaimana dikemukakan Zeithaml, Parasuraman & Berry.
Potret birokrasi secara umum yang dikesankan buruk, terutama dalam sektor pelayanan seolah bukan rahasia dan telah menjadi wacana publik. Paling tidak secara umum di Indonesia tergambar dalam beberapa penelitian. Paparan Erwan Agus Purwanto dan Wahyudi kumorotomo (2005;88-91) misalnya mengungkap beberapa alasan kondisi yang memperburuk pelayanan publik, berdasarkan survey mengenai Governance dan Desentralisasi pada tahun 2002 dengan cakupan wilayah 150 kabupaten/kota di Indonesia, ditemukan tiga masalah besar dalam pelayanan publik, yaitu; besarnya diskriminasi pelayanan, tidak adanya kepastian pelayanan dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik (Dwiyanto-UGM:2003).
Sejalan dengan buruknya pelayanan publik dan perbaikan kedepannya, faktor kepemimpinan memiliki pengaruh yang sangat besar. Memang banyak varian faktor lain juga terlibat. Artinya tidak hanya menjadi beban Kepala Daerah semata. Namun dalam praktek kepemimpinan sebagai central managerial lebih cenderung memberikan pengaruh dominan. Ada varian lain misalnya sumber daya aparatur sebagai soft skill. Tak kalah diperlukan juga motivasi aparatur yang sekaligus menentukan kualitas kinerja, Diluar itu misalnya juga faktor infrastruktur serta fasilitas pendukung lainnya.
Kontradiksi
Namun harapan terhadap faktor kepemimpinan ini ternyata ternegasikan alias tidak sesuai dengan harapan untuk bisa memberikan pengaruh signifikan dalam kinerja pelayanan publik yang baik. paling tidak itu yang tergambar dalam sebuah riset/penelitian di Kota Banjar pada tahun 2007 yang lalu (tesis MAP UNSOED Purwokerto), yakni pengaruh kepemimpinan daerah dan motivasi aparatur terhadap kinerja pelayanan publik khususnya disektor administrasi kependudukan di Kota Banjar.
Untuk menunjang validitas sebagai alat bantu dilakukan survei untuk mengumpulkan berbagai pendapat dan opini dari aparatur pelaksana birokrasi pelayanan publik (administrasi kependudukan) dengan populasi 44 aparatur di 5 unit kerja/OPD yaitu; Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan (saat itu) serta 4 Kecamatan di Kota Banjar. Mengingat span control birokrasi pemkot Banjar sebagai kota kecil sehingga populasi tersebut menjadi sampel secara kesluruhan.
Concern Pemkot Banjar misalnya dalam public interest dan public service memang tidaklah diragukan. Diluar berbagai kebijakan populis, pro poor policy, salah satunya disektor pelayanan publik ini melalui Keputusan Walikota Banjar nomor 4744/Kpts.268-Huk/XII/2005 tentang Bantuan Pembebasan Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Banjar.
Keluarnya SK Walikota mengratiskan pungutan pelayanan adalah salah satu implementasi kepemimpinan. Secara teoritis, tepat dan mix and match dengan teori kepemimpinan path-goal theory. Teori ini mempergunakan kerangka teori motivasi. Karena kepemimpinan di satu pihak sangat dekat berhubungan dengan motivasi kerja, dan di pihak lain berhubungan dengan kekuasaan. Martin Evans dan Robert House (dalam Miftah Thoha, 2003:296) mengemukakan, secara pokok teori path-goal digunakan untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan pekerjaan bawahannya.
Adapun teori path-goal versi House, memasukkan empat tipe gaya utama kepemimpinan sebagi berikut; kepemimpinan direktif, kepemimpinan yang mendukung, kepemimpinan partisipatif serta kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi. Dengan cara-cara seperti yang diuraikan di atas, pemimpin berusaha membuat jalan kecil (path) untuk pencapaian tujuan-tujuan (goals) pada bawahannya sebaik mungkin. Tetapi untuk mewujudkan fasillitas path-goal ini, pemimpin harus mempergunakan gaya yang paling sesuai terhadap variabel-variabel lingkungan yang ada.
Hipotesis hubungan-pengaruh kepemimpinan memang bisa dibuktikan, bahwa ada hubungan yang signifikan baik antara motivasi terhadap kinerja maupun kepemimpinan terhadap kinerja. Peran kepemimpinan tersebut meliputi; sifat, sikap dan gaya kepemimpinan kepala daerah (walikota dalam hal ini).
Pengaruh peran kepemimpinan daerah terhadap kinerja pelayanan administrasi kependudukan seharusnya sangat besar dan signifikan. Namun analisis regresi ordinal derajat prosentase menunjukkan pengaruh ini ternyata kecil yakni hanya 9,8 persen. Artinya pengaruh yang dalam pengertian memiliki derajat yang lebih tinggi daripada hubungan menyatakan peran kepemimpinan dalam hal ini kepemimpinan Kepala Daerah yaitu Walikota memiliki kontribusi terhadap kinerja sebesar 9,8 persen.
Semakin kecil peran kepemimpinan dalam menjalankan fungsinya ini maka semakin buruk kinerja dari aparatur pelaksana pelayanan administrasi kependudukan. Demikianpun sebaliknya.
Kontras dengan pengaruh kepemimpinan, faktor motivasi aparatur terhadap kinerja pelayanan administrasi kependudukan di Kota Banjar ternyata jauh lebih baik, berdasarkan analisis regresi ordinal derajat prosentasenya sebesar 28,3 persen terhadap kinerja. Hal ini tergambarkan pada beberapa indikator seperti partipisasi kerja yang cukup tinggi dan dedikatif. Gambaran motivasi juga tergambarkan dari apresiasi kerja yang diterima oleh orang lain yaitu rekan kerja, atasan, bawahan maupun masyarakat sehingga hal ini menjadikan aparatur birokrasi pelayanan administrasi kependudukan menjadi diperlakukan sangat manusiawi atau humanis.
Apabila kemudian kedua faktor ini disatukan maka Pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja aparatur pelayanan administrasi kependudukan di Kota Banjar secara keseluruhan hanya memiliki kontribusi sebesar 33,7 persen. Artinya berarti ada indikator lain yang berpengaruh terhadap kinerja aparatur tersebut.
Gambaran peran kepemimpinan yang tidak berpengaruh signifikan dalam berbagai kontradiksi adalah gambaran riil potret birokrasi aparatur pelayanan publik saat ini. Seolah siapapun walikota/Bupatinya di daerah kinerja aparatur pelayanan publik di daerah tetaplah seperti itu. Secara kasat mata tidak terpengaruh oleh patron kekuasaan lokal (walikota/bupati). Padahal merujuk birokrasi ideal weber seharusnya prinsip hierarkhi dipakai.
Budaya aparatur birokrasi ini perlahan yang harus diperbaiki menuju sistem pelayanan paling tidak memenuhi; unsur; cepat, tepat, ramah dan murah. Setidaknya menjadi pekerjaan extra tidak tergantung ditangan siapapun Kepala Daerahnya.
Penulis adalah Alumnus MAP UNSOED, Mahasiswa pascasarjana di FH UGM, Peneliti lepas PSP UGM (Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).
