Ciamis, (harapanrakyat.com),- Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Ciamis, pada tahun 2011 ini merencanakan kegiatan update (pembaharuan) data masyarakat Kab. Ciamis yang berpenghasilan rendah. Pasalnya, hal itu berkaitan dengan membludaknya jumlah masyarakat yang membuat surat keterangan miskin.
Kasie Statistik dan Distribusi BPS Kab. Ciamis, Asim Saputra, beberapa waktu lalu, mengatakan, di tahun 2011 ini pihaknya akan terus melakukan pendataan bagi warga Ciamis yang memiliki penghasilan rendah.
Asim menyebutkan, data BPS tahun 2010 mencatat jumlah penduduk Ciamis mencapai kurang lebih 1,5 juta jiwa. Dari angka tersebut, 40 persen warga Ciamis masuk kedalam kategori berpenghasilan rendah.
Menurut Asim, jumlah masyarakat dengan kategori penghasilan rendah sangat mencolok. Terlebih lagi, banyak terjadi di lapangan mereka mengajukan pembuatan surat keterangan tidak mampu saat akan berobat di rumah sakit.
Dia juga menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah/ miskin memiliki minimal pendapatan di bawah Rp. 233 ribu dalam satu bulan. Hasil pendataan ulang yang akan dilakukan BPS, akan digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan data Jamkesmas, penerimaan Raskin, dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan masyarakat miskin.
Kepada HR, Asim menambahkan, terjadinya pembengkakan pengguna SKTM di kab. Ciamis belum lama ini, terjadi lantaran data dan jumlah masyarakat di lapangan selalu berubah.
Ditempt terpisah, Wakil Ketua DPRD Kab. Ciamis, Gandjar M Yusuf, beberapa waktu lalu, menghimbau agar pihak BPS terus memperbaharui data jumlah masyarakat di Ciamis, terlebih soal masyarakat kalangan berpenghasilan rendah/ miskin.
Gandjar beralasan, data tersebut akan digunakan untuk menginventarisir program atau kegiatan Pemkab. Ciamis, dalam upaya memberikan perhatian kepada masyarakatnya.
Kepada HR, Gandjar mengungkapkan kekhawatirannya soal warga miskin yang belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dia menilai, hal itu terjadi karena data dan fakta jumlah warga miskin yang ada di Kab. Ciamis terus mengalami perubahan.
Pada kesempatan yang sama, Gandjar juga meminta agar BPS, Pemkab. Ciamis dan pemerintah tingkat kecamatan dan desa turut bertanggungjawab terhadap pendataan warga kategori penghasilan rendah. (es)
