Sektor ekonomi rakyat lebih banyak bergerak di sektor informal dalam skema ekonomi kita. Sejauh ini peran sektor ekonomi rakyat yang direpresentasikan dalam sektor informal diakui sangat penting sebagai penyangga ekonomi. Namun demikian, pengakuan itu tak lantas membuat pemerintah memberikan insentif dan perlindungan yang memadai pada sektor ini.
Sektor informal mewujud dalam usaha berskala kecil dengan modal terbatas dan kurang mendapat proteksi resmi pemerintah. Sektor informal ditandai oleh kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian, berteknologi sederhana, berbahan baku lokal, pekerja berkualitas rendah dan kadang tanpa upah (sebagian pekerja diambil dari anggota keluarga), dan melayani kebutuhan masyarakat menengah ke bawah (Hidayat 1978). Sektor informal muncul di hampir semua sektor ekonomi, misalnya di sektor industri manufaktur ada home industry atau di sektor perdagangan ada warung kelontong, pedagang keliling, hingga Pedagang Kaki Lima (PKL).
Sektor informal tak bisa dipandang remeh mengingat pertumbuhan sektor ini luar biasa. Menurut Studi mengenai Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan yang dilansir Direktorat Ketenagakerjaan dan Analisis Ekonomi Bappenas, pada 2000 saja sektor informal telah menyerap 69,63 persen angkatan kerja. Hanya 30,37 persen angkatan kerja yang diserap sektor formal. Dari angka ini tampak sektor informal telah membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Dengan demikian, pemerintah punya kewajiban moral untuk melindungi sektor ini.
Di sisi lain, promosi usaha belum dianggap sebagai kebutuhan primer oleh sektor usaha rakyat ini. Padahal promosi sangat penting untuk membangun citra produk dan memperluas jaringan usaha. Sebagai bagian dari komponen masyarakat, suratkabar HR berkomitmen untuk berperan serta dalam memajukan promosi bagi sektor usaha rakyat ini. Dalam tempo dua bulan terakhir, suratkabar HR menyediakan ruang/rubrik khusus untuk mempromosikan para pelaku usaha kecil di Kota Banjar dan Kab. Ciamis, yaitu Rubrik Inspirasi Bisnis. Suratkabar HR menilai bahwa kemajuan suatu kawasan sangat tergantung pada seberapa cepat roda ekonomi berputar. Dan hal itu ditentukan pula oleh seberapa dinamis sektor usaha yang dijalankan oleh rakyat.
Tentu saja, suratkabar HR tidak dapat berjalan sendiri. Peran pemerintah dalam mendorong muncul dan berkembangnya bibit-bibit sektor usaha rakyat sangat penting. Peran Pemerintah Kota Banjar dan Kab. Ciamis sebagai pemegang otoritas kebijakan diharapkan dapat dimaksimalkan melalui lahirnya kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sejauh mana peran yang harus diambil pemerintah dan bagaimana para pelaku UMKM di Kota Banjar dan Kab. Ciamis mengambil kesempatan dalam ruang yang tersedia di Kota Banjar dan Kab. Ciamis. (asep m)
