Siapa yang tak kaget, bila mendengar berita segera laporkan bila ada petugas Dinas Pertanian Kota Banjar meminta pelicin kepada petani yang menerima bantuan. Begitu kata Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan Ngadimin kepada pers baru-baru ini.
“Laporkan saja kepada kami, biar kami tindak,” ucapnya. Hal itu diungkapkan menyusul banyaknya bantuan pertanian yang amblas di tangan petani penerima bantuan.
Ternyata, petani penerima bantuan, kenapa sampai berani menjual hewan ternak bantuan pemerintah itu. Konon ceritanya petani itu merasa telah membeli dengan uang pelicin itu, makanya mereka tanpa beban melegonya juga.
Dengan kejadian itu, Ngadimin berkoar katanya sekarang,” Kami akan berusaha untuk lebih meningkatkan pengawasan agar ternak bantuan tak hilang di masyarakat,” gertaknya.
Gertakan baru lewat, muncul lagi kasus baru melanda Dinas Pertanian Kota Banjar. Yaitu janji gombal yang mengaku Kepala Dinas Pertanian Kota Banjar menjanjikan akan memberi bantuan yang sifatnya terbatas, jadi jangan ribut sama orang lain kabarnya lewat telepon lagi.
Dengan adanya angin sorga itu, dua orang pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kecamatan Banjar Hj Yayah dan Apan, tertipu Rp.5 juta diderita Hj Yayah sedangkan Apan Rp.1,5 juta.
Pelaku penipuan itu, memberi tahu bahwa korban telah terpilih sebagai penerima bantuan dari pemerintah untuk bidang pertanian dengan jumlah puluhan juta rupiah. Pasti setiap Gapoktan akan senang bila akan mendapat bantuan, seperti rejeki nomplok saja.
Boleh jadi Walikota Banjar DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., jauh-jauh telah mensinyalir ke tidak beresan di Dinas Pertanian. Hal tersebut saat pengumuman mutasi eselon II, III, dan IV awal Mei lalu menyinggung bahwa PAD (Pendapatan Asli Daerah) hampir separuh tahun Dinas Pertanian baru masuk 7 %.
Dan saat Sertijab (Serah terima jabatan) dua pekan kemudian. Walikota menyebutkan bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat petani banyak yang amblas alias hilang.
Celakanya, Banjar Agropolitan sudah menjadi visi Pak Walikota yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD). Sedangkan laeding sectornya Dinas Pertanian. Kondisi internal di Dinas Pertanian tak elok, visi Banjar Agropolitan terancam gagal waktu pemerintahan Walikota Banjar tinggal dua tahun lagi.
Dalam periode kedua (2008-2013), Prediksi pemerhati pertanian Kota Banjar Rachmat, dari hasil penelitiannya mengatakan melihat Jabar dalam angka dari BPS (Badan Pusat Statistik) Prov Jabar, penduduk bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan utama tahun 2008-2009 di Kota Banjar.
Dari hasil diskusi HR dengan Rachmat pemerhati pertanian ini, mengambil kesimpulan data di atas menarik untuk dicermati sebagai sebuah introspeksi bagi perjalanan Banjar Agropolitan. Jika pertani (dalam arti luas) telah menjadi pilihan sebagai sektor basis kota, seharusnya pertanian menjadi primadona di Kota Banjar.
Visi Agropolitan seolah menjadi tidak relevan dengan fonamena tersebut. Apabila kondisi semacam ini terus berlanjut, visi Agropolitan hanya sekedar hiasan, jauh dari kenyataan. Selagi masih ada waktu, semua komponen terkait harus segera merapatkan baris, membuat master plan, roadmap, atau apapun namanya. Untuk mengerahkan semua energi dan sumber daya kota menuju Banjar Agropolitan.
