Banjar, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kota Banjar harus konsisten dengan konsep Agropolitan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan telah menjadi Visi/ Misi Walikota Banjar.
Untuk mendukung terwujudnya Banjar Agropolitan, memang perlu adanya sinergitas antara Dinas Pertanian sebagai leading sector, dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.
Dari penelusuran HR ke sejumlah OPD yang berkaitan erat dengan tercapainya Banjar Agropolitan, mereka mengaku telah mengacu kepada terwujudnya Banjar Agropolitan. Beberapa penuturan OPD tersebut, program-program telah terbentuk, akan tetapi tingkat koordinasi dan sinergitas dalam percepatan pencapaian masih minim.
Menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Banjar, Ir. H. Nana Sutarna, MP, didampingi Sekretaris Dinas Pertanian, drh. Aswin, mengatakan bahwa, untuk mendukung Banjar Agropolitan pihaknya sudah mempersiapkan produk-produknya.
Produk-produk tersebut yaitu, telah tersedianya Balai Benih Ikan, Balai Benih Padi dan Bibit. Ditempatkannya Balai Penyuluh Pertanian di tiap kecamatan, didirikannya Poskeswan dan Perlindungan Tanaman, serta Rumah Potong Hewan.
Selain itu, Dinas Pertanian juga memiliki kelompok-kelompok tani unggulan, kelompok pengolah hasil pertanian, serta tersedianya grosir/pedagang hasil pertanian yang ada di Pasar Banjar.
“Sekarang ini masih dalam rangka menyiapkan Banjar Agropolitan ke depan, untuk itu dari sisi pertaniannya kami tentu sangat mendukung, baik itu kelompok petaninya, petugas maupun lahan pertaniannya,” jelasnya, Senin (30/5).
Kemudian, mengenai lahan yang akan menjadi kawasan pertanian meliputi daerah Batulawang sebagai sentra penghasil Rambutan Si Batulawang, Purwaharja menjadi kawasan peternakan sapi potong.
Daerah Rejasari sebagai sentra penghasil susu kambing Peranakan Etawa (PE), dan untuk daerah penghasil padi organik ditempatkan di beberapa areal pesawahan yang tersebar di empat kecamatan.
Namun, pihaknya pun berharap para petaninya sendiri harus ikut mendukung. Lantaran, misi Banjar Agropolitan tidak akan terwujud tanpa dukungan dari para pelaku pertanian.
Sebagai leading sector, tentu Dinas Pertanian mendukung agropolitan dari berbagai sisi. Karena, program penunjang agropolitan dari OPD lain akan saling berkaitan dengan produk-produk yang telah disiapkan oleh Dinas Pertanian.
Sementara di tempat terpisah, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup (DKPLH) Kota Banjar, Fenny Fachrudin, melalui Kabid. Lingkungan Hidup, H. Basir, SP, MP, mengatakan, pihaknya mempunyai empat program yang mendukung Banjar Agropolitan.
Diantaranya, program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program ini meliputi kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, dan pengawasan kebijakan lingkungan hidup, serta adanya pemantauan kualitas air dan timbunan volume sampah.
Kemudian, program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Program tersebut salah satunya untuk menekan aliran air hujan dari atas genting ke permukaan, dianjurkan masuk ke sumur resapan/biofori.
Selain itu, dalam program ini juga meliputi penataan bantaran Sungai Citanduy, yaitu pembuatan taman hijau. “Kemudian program peningkatan pengendalian polusi. Jadi, apabila di suatu kawasan agropolitan ada peternakan besar, maka untuk menekan polusi kami akan membuat biogas. Sehingga, tidak terjadi polusi dan bisa hidup berdampingan dengan masyarakat,” ujar Basir.
Yang ke empat adalah program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dikatakannya, program tersebut sampai saat ini sedang dilaksanakan.
Kemudian, program penunjang Banjar Agropolitan yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) terbagi di tiga bidang, meliputi program sosial yang melakukan bimbingan sosial terhadap keluarga miskin, dan peningkatan Kube (Kelompok Usaha Bersama) bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan.
Kepala Dinsosnaker Kota Banjar, Drs. Supratman, mengatakan, selain itu, ada pula beberapa program lain yang mendukung agropolitan, diantaranya program perlindungan, pelayanan bagi lanjut usia (lansia) dan orang terlantar.
Dalam program tersebut, pihaknya telah membentuk kelompok usaha bagi lansia. Sedangkan untuk anak jalanan, telah melakukan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan cara memfasilitasi anak-anak terlantar untuk dibimbing dari segi moralitas dan keterampilan.
“Selanjutnya pembinaan keterampilan usaha bagi penyandang cacat yang ekstrauma, yaitu korban bencana. Pembinaan tersebut dilaksanakan di Purwakarta, dan setelah mereka kembali ke Banjar, mereka sudah dapat membuka usaha sendiri. Kami juga sekaligus memfasilitasi peralatan usahanya,” jelasnya, Selasa (31/5).
Program lainnya yaitu, pemantapan sosial yang meliputi peningkatan pelaku usaha dengan memfasilitasi PSKS untuk mengikuti bimbingan teknis (bintek) dan pelatihan.
Salah satunya, pelatihan bagi usaha pengolahan makanan yang berbahan dasar hasil pertanian berupa pisang. Lalu, pembinaan bagi eks penyandang penyakit sosial, dalam hal ini pengguna Nafza.
“Program itu berkaitan erat dengan agropolitan, karena kami tetap mengacu ke RPJM dan RPJP. Untuk mewujudkannya, maka jiwa usaha di masyarakat harus terus didorong demi tercapainya Banjar agropolitan di masa mendatang,” kata Supratman.
Di lain tempat, Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Banjar, Sri, mengatakan, ada tiga pilar kebijakan yang menjadi penunjang agropolitan, yaitu bidang perindustrian, perdagangan dan bidang koperasi dan UKM. Tiga pilar tersebut berbasis agropolitan.
Sedangkan untuk kebijakan pembangunannya meliputi program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi, program pengembangan industri kecil menengah, program peningkatan kemampuan teknologi industri.
Kemudian, program penataan struktur industri, program pengembangan sentra-sentra industri potensial, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
Program pembinaan perdagangan kaki lima dan asongan, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Serta, program penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif, pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
Program penunjang agropolitan yang ada pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Banjar, meliputi empat bidang, yaitu lalu-lintas, angkutan, budaya dan bidang pariwisata.
Menurut Sekretaris Dishubkominfo Kota Banjar, Mujadi, bahwa untuk menunjang kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu-lintas maka diberlakukannya kawasan tertib lalu-lintas (KTL).
Kawasan tersebut dimulai dari jalan perbatasan Kota Banjar dengan Kab. Ciamis, dan perbatasan antara Kota Banjar-Jawa Barat dengan Jawa Tengah, dan KTL di sepanjang Jl. Letjen. Suwarto.
Kemudian, rencana pembuatan halte untuk kejelasan pemberhentian terakhir angkutan kota (angkot). Penempatan halte angkot 02 akan ditempatkan di wilayah Cijolang, halte angkot 08 di Sasagaran, dan halte bagi angkot 03-04 ditempatkan di Karangpucung.
“Kalau dari sektor pariwisatanya yaitu rencana pengembangan potensi pariwisata yang ada di Kota Banjar, termasuk agrowisatanya dan juga kebudayaannya. Yang jelas, semua program oreintasinya ke agropolitan,” jelasnya. (Eva)
