Banjar, (harapanrakyat.com),- Mobil operasional sekolah yang diberikan Pemerintah Kota Banjar kepada setiap sekolah tingkat SMA/SMK berstatus negeri, diperuntukkan bagi kepentingan sekolah dan harus disimpan di sekolah. Namun, saat ini mobil tersebut disinyalir telah berubah fungsi menjadi mobil dinas (mobdin) kepala sekolah.
Pasalnya, mobil operasional yang seharusnya tidak boleh dibawa pulang ke rumah oleh kepala sekolah, tapi kenyataannya pada waktu malam hari di halaman parkir beberapa sekolah tidak terlihat adanya mobil tersebut terparkir.
Menurut petugas penjaga di salah satu sekolah yang namanya enggan dikorankan mengaku, bahwa mobil tersebut memang terkadang dibawa pulang oleh kepala sekolah.
“Tapi itu pun tidak setiap hari, mungkin kalau sedang ada keperluan saja baru dibawa ke rumah, atau mungkin saja biar aman, jadi mobil dibawa pulang,” ujarnya Senin (23/5).
“Ya memang pintu gerbang sekolah selalu dikunci setiap malam juga, cuma tetap saja saya sebagai penjaga sekolah kadang tidak merasa tenang kalau di halaman parkir tersimpan mobil sekolah. Jadi lebih tenang kalau mobilnya dibawa pulang sama kepala sekolah,” tuturnya.
Sementara itu, Yadi, siswa di salah satu SMK Negeri yang ada di Banjar, mengatakan, jika ada siswa yang mengikuti kegiatan di luar lingkungan sekolahnya, para siswa biasanya pergi ke tempat kegiatan menggunakan kendaraan pribadi masing-masing.
Kecuali kegiatan tersebut dilaksanakan di luar kota, misalnya Ciamis atau Tasikmalaya, baru menggunakan kendaraan operasioanl sekolah. Tapi itu pun bila siswa yang mengikuti kegiatannya hanya beberapa orang saja.
“Tidak setiap kegiatan yang diikuti siswa di luar lingkungan sekolah diangkut memakai mobil sekolah, karena rata-rata siswa juga punya motor, jadi ya kita berangkat masing-masing saja. Itu misalnya ada lomba voli antar sekolah di lapangan Doboku. Kalau yang berangkatnya pakai mobil, ya paling kepala sekolah dan beberapa orang guru saja, mobilnya juga kecil,” ungkapnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Koordinator Komite Independen Pemantau Kota (KIPK) Banjar, Dadang Rustama, saat dihubungi melalui telepon selularnya, Selasa (24/5) mengatakan, Pemkot Banjar terlalu berlebihan memberikan bantuan berupa mobil operasional kepada sekolah.
Karena, meskipun mobil bantuan diperuntukkan bagi kepentingan sekolah, namun alangkah lebih baiknya jika bantuan diberikan untuk kepentingan sekolah yang lebih penting lagi. “Lebih baik anggaran itu untuk penanganan siswa droup out (DO),” tandasnya.
Selain itu, penggunaan mobil operasional dinilai tidak akan efektif. Dadang juga mempertanyakan, apa keuntungan yang didapat oleh sekolah dengan adanya mobil operasional, dan untuk biaya perawatannya apakah dibebankan ke sekolah atau ke pihak pemkot.
Meski biaya perawatan dibebankan ke sekolah maupun ke pemkot, namu hal itu tetap saja akan menambah anggaran. Sedangkan, manfaatnya bagi sekolah tidak begitu berdampak terhadap kemajuan sekolah itu sendiri.
“Kalau digunakan untuk memperlancar atau mempermudah pihak sekolah saat ada keperluan ke provinsi misalnya, saya kira sebelum sekolah mendapat bantuan mobil pun tidak ada kendala, karena setiap perjalanan dinas itu selalu ada SPJ-nya. Dan keperluan-keperluan seperti itu kan tidak dilakukan setiap hari,” katanya.
Kemudian, jika ada kegiatan yang diikuti anak-anak sekolah di luar daerah, maka pihak sekolah dapat menggunakan fasilitas kendaraan milik Dinas Pendidikan, yaitu berupa mobil bus, atau bisa juga meminjam mobil operasional milik DPRD.
Dengan demikian, mengenai aturan penggunaan mobil operasional sekolah, itu dikembalikan lagi kepada ketentuan awal. Kalau memang hanya diperuntukkan bagi kepentingan sekolah, tentu mobil tersebut jangan digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Harusnya yang mendapat fasilitas itu para pengawas sekolah, mereka lebih membutuhkan karena pengawas itu membawahi sekolah-sekolah, jadi mobilitasnya juga tinggi. Kalau untuk kendaraan operasional sekolah ya cukup lah difasilitasi sepeda motor. Dan semua itu justru malah menimbulkan kecemburuan,” pungkasnya. (Eva)
