Banjar, (harapanrakyat.com),- Meningkatnya pertumbuhan investasi di Kota Banjar, ternyata tidak seiring dengan perluasan lapangan pekerjaan. Hal itu dapat dilihat dari data Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (ILPPD) tahun 2010.
Dalam ILPPD Kota Banjar tahun 2010, pertumbuhan investasi di Kota Banjar mengalami peningkatan 117,50 %, atau sebesar Rp 676,7 milyar dari target sebesar Rp 575,9 milyar.
Namun, peningkatan invesatasi tersebut tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Buktinya, pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja yang terserap hanya 498 orang. Sedangkan tahun 2009 mampu menyerap tenaga kerja hingga mencapai 535 orang.
Ditemui di ruang kerjanya, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Banjar, H.Oman Rokhman, S.Sos, M.Kes, mengatakan, terkait penerimaan pekerja, tidak semua pengusaha yang berinvestasi di Kota Banjar berkoordinasi dengan pihaknya.
“Itu data yang ada di kami, karena tidak semua pengusaha berkoordinasi mengenai penerimaan pekerja. Jadi tidak menutup kemungkinan ada penyerapan tenaga kerja yang tidak terdata,” katanya, Kamis (14/4).
Menurut Oman, untuk memperbaiki hal tersebut, pihaknya telah melakukan rapat kerja melalui Dewan Pengupahan Kota (Depko) yang beranggotakan masyarakat dan pengusaha.
Dalam rapat koordinasi diantaranya membahas permasalahan pembukaan lapangan kerja, karena memang koordinasi antara Dinsosnakertrans dengan para pengusaha harus ditingkatkan.
Selain itu, kata Oman, dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang kompetitif, Dinsosnakertras tengah mempersiapkan pemenuhan tenaga pelatih dan pengawas dengan jabatan fungsional.
Menanggapi permasalahan tersebut, Anggota DPRD Kota Banjar, Ir. H. Soedarsono, mengatakan, fenomena yang terjadi lantaran invenstasi di Kota Banjar lebih didominasi oleh investasi pemerintah.
“Yang saya ketahui, berkaitan dengan investasi ada dua hal, investasi swasta dan investasi pemerintah. Jika saja investasi di Kota Banjar ini murni investasi swasta, maka tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja,” jelasnya, Senin (18/4).
Menurut Soedarsono, sebesar apapun investasi yang digulirkan pemerintah, tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih dari 20%, hal tersebut berbeda dengan investasi swasta.
Karena, investasi pemerintah sifatnya hanya mendorong percepatan ekonomi, seperti pembangunan jalan, penyerapan tenaga kerja sementara. Berbeda dengan investasi swasta, membangun sebuah unit usaha maka akan membutuhkan tenaga kerja yang berkesinambungan.
Mengenai kurangnya koordinasi antara pengusaha dan pemerintah, terkait dengan pembukaan penerimaan pekerja, menurut Soedarsono, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan.
“Saya kira itu bukan masalah. Di Kota Banjar ini belum ada investasi swasta secara besar-besaran, tapi yang terjadi investasi pemerintah secara besar-besaran,” tandasnya.
Dia menambahkan, jika seorang pengusaha menanamkan investasinya, seperti membangun sebuah pabrik atau unit usaha lain yang membutuhkan tenaga kerja, tentu meraka akan berupaya dengan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan pekerjanya, termasuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat. (pjr)
