Banjar, (harapanrakyat.com),- Tahun 2011 ini, Pemerintah Kota Banjar rencananya akan segera melakukan penataan kawasan kuliner Doboku. Bahkan, dana yang akan dikeluarkan untuk penataan mencapai kurang lebih Rp 1 milyar.
Dana sebesar itu nantinya akan diperuntukan bagi pembangunan fasilitas pedagang, dan juga fasilitas pendukung lainnya, seperti taman bermain anak-anak.
Kabid. Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan koperasi (Disperindagkop) Kota Banjars, Dra. Titi Winarti, MPd., mengatakan, terkait penataan tersebut, saat ini pihaknya tengah melakukan tahapan awal perencanaan.
“Perencanaan akan kami lakukan sematang mungkin dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Hal itu untuk mengantisipasi adanya ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu yang merasa keinginan, atau aspirasinya tidak terakomodir oleh pemerintah,” kata Titi, Senin (28/2).
Pada tahap awal perencanaan, lanjut dia, Disperindagkop akan berkonsultasi dengan pihak BBWS Citanduy untuk menentukan tempat, atau batasan penataan yang boleh digarap, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan permasalahan.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar, sekaligus Anggota Badan Anggaran, Siti Julaeha, saat dihubungi melalui telepon selularnya, Selasa (1/3), membenarkan niatan pemerintah untuk melakukan penatan kawasan kuliner Doboku.
“Memang benar pada tahun ini pemerintah Kota Banjar akan menata kawasan kuliner Doboku. Dana yang disediakan untuk penataan direncanakan kurang lebih mencapai 1 milyar rupiah,” katanya.
Lanjut Siti, dengan dana pemerintah sebesar itu, diharapkan penataan bukan hanya sekedar agar kawasan tersebut tidak terlihat kumuh, tapi juga harus mampu memberikan daya ungkit ekonomi bagi masyarakat.
Untuk itu, perencanaan penataan yang dilakukan oleh Disperindagkop sebagai pelaksanan program, dapat dilaksanakan sematang mungkin dengan melibatkan dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak.
Kemudian, kata dia, Disperindagkop juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terkait secara teknik guna kelancaran pembangunan, seperti BBWS Citanduy dan Dinas PU.
“Perlu juga diingat, bukan hanya pedagang dan masyarakat sekitar kawasan saja yang harus dilibatkan, namun koordinasi teknik pun jangan sampai tersendat, pasalnya kita akan membangun di tanah miliki orang lain,” terangnya. (pjr)
