Banjar, (harapanrakyat.com),- Pengelola hotel di Kota Banjar mengkhawatirkan kenaikan target perolehan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) tahun 2011 berimbas pada kenaikan tarif pajak perhotelan. Pengelola hotel beralasan, pada bulan-bulan ini, jumlah pengunjung/ tamu hotel yang menginap tidak terlalu banyak.
“Kami sebagai pengelola pastinya khawatir, jika memang target PPD yang dipatok pemerintah malah berimbas pada tarif pajak perhotelan. Soalnya, jika tarif pajak perhotelan dinaikkan, akan berpengaruh terhadap pendapatan hotel itu sendiri,” kata Suparman, Front Office Hotel Banjar Indah, Senin (28/2).
Suparman menjelaskan, keuntungan pendapatan dari pengunjung yang masuk ke hotel, belum sepenuhnya menutupi biaya operasional sehari-hari pihaknya. Apalagi, jika tarif pajak perhotelan sampai dinaikkan pada tahun 2011 ini. Dia tidak bisa membayangkan, bagaimana pihak pengelola harus mensiasati tarif dan pendapatan bagi hotelnya.
“Diakui memang, kelangsungan hotel ditentukan oleh jumlah pengunjung yang datang. Khususnya di Kota Banjar, kami menilai bahwa ketertarikan pengujung untuk menginap di sini sangat minim. Soalnya, Kota Banjar merupakan Kota Transit, bukannya kota tujuan,” katanya.
Beda dengan pengunjung di Hotel-hotel yang berada di wilayah Pangandaran dan Cilacap. Menurutnya, di daerah tersebut merupakan daerah wisata yang kerap didatangi wisatawan dari berbagai daerah. Sehingga, pendapatan hotel jelas berbeda jauh di atas pendapatan hotel yang ada di Kota Banjar.
Ia menjelaskan, tarif yang dipatok di Hotel Banjar Indah, diantarnya untuk Super Deluxe berjumlah 4 kamar, tarifnya antara Rp420 ribu hingga Rp540 ribu. Tarif Deluxe, Rp360 ribu, dengan jumlah 6 kamar. Untuk Superior dengan jumlah 4 kamar, dipatok tarif sebesar Rp300 ribu. Dan untuk Standar, dengan jumlah 7 kamar ditarif sebesar Rp260 ribu.
Kabid Penanaman Modal, Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT), Ujang S, beberapa waktu yang lalu mengatakan, jumlah hotel di Kota Banjar masih belum bertambah. Menurut Ujang, dari data yang ada di BPMPPT, seorang pengusaha akan membangun hotel berkelas di wilayah Cipadung, saat ini perijinannya sedang diproses.
Dalam edisi sebelumnya diberitakan, Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DKAD) Kota Banjar, melalui Kabid Pendapatan, Jaja Pardjaman, mengeluhkan jumlah target pencapaian pendapatan dari sektor pajak yang dipatok tahun 2011 ini. DKAD menilai jumlah aset bernilai pajak yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk mencapainya.
Padahal pihak DKAD menyebutkan, telah berhasil memperoleh pendapatan dari sektor perpajakan hingga 151 persen pada tahun 2010. Di tahun 2011 ini, DKAD diharuskan menacapai Rp600 juta lebih besar dari pencapaian tahun 2010. Dengan kata lain, jumlah sektor pendapatan ini dipatok kurang lebih mencapai Rp1,8 milyar.
Jaja menambahkan, pajak perhotelan yang saat ini masih diterapkan oleh pihaknya sebesar 10 persen, dari jumlah tarif hotel yang dibebankan kepada setiap pengunjung. Namun Jaja mengakui, jumlah pengunjung yang menginap di hotel Kota Banjar, tidak sebanyak di daerah-daerah lainnya.
Sehingga, jumlah perolehan pajak perhotelan tidak sebesar yang diperkirakan. Meski begitu, dia menghimbau agar para pengelola hotel, bisa melengkapi sarana dan prasana penunjang yang dibutuhkan pengunjung, seperti kolam renang, AC (Air Conditioner), dan fasilitas lainnya.
Pada kesempatan berbeda, Ketua DPRD Kota Banjar, Drs. Dadang R Kalyubi,MM, memberikan tanggapan, bahwa keputusan penentuan jumlah target pendapatan dari sektor pajak merupakan hasil musyawarah legislatif dan eksekutif. Dadang juga menyebutkan, bahwa target tersebut merupakan pemicu bagi kinerja DKAD tahun 2011 ini.
Ketika HR 3 kali mencoba mendatangi dan menanyakan kembali tentang bagaimana strategi dan upaya pihak DKAD dalam melaksanakan pencapaian target tersebut, yang bersangkutan belum berhasil ditemui, karena alasan tugas Dinas. (dn)
