Banjar, (harapanrakyat.com),- Sejumlah warga korban gempa yang belum menerima dana bantuan tahap II, kembali mempertanyakan akurasi pencairan dana tersebut. Mereka mengaku telah didata oleh pihak pemerintah untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Edi (47), warga Dusun Priagung, RT 04/02, Desa Binangun, Kec. Pataruman, salah seorang warga korban gempa, mengaku hingga kini belum menerima bantuan sepeser pun dari pemerintah.
“Hingga kini bantuan itu tak ada. Padahal pernah ada petugas yang mendata, malah rumah saya difoto sama pegawai desa,” tuturnya Minggu (6/2).
Edi pun mempertanyakan adanya kejanggalan dalam penyaluran dana bantuan gempa tahap II. Menurutnya, yang sudah menerima bantuan jumlahnya tidak sebanding dengan kerusakan akibat bencana. “Ada warga yang hanya menerima bantuan lima puluh ribu saja,” katanya.
Jika pemerintah tidak memiliki dana cukup untuk membantu korban, kata Edi, seharusnya jangan setiap rumah yang rusak difoto, seolah sedang didata.
“Seharusnya pemerintah jangan memberi harapan kosong kepada masyarakat, sehingga warga tidak menunggu-nunggu dan merasa dibohongi oleh pemerintah,” tambah Edi.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Drs. Asep Tatang Iskandar, menjelaskan, pendataan dilakukan RT dan RW setempat. Sedangkan verifikasi data dilakukan oleh Badana Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Yang menentukan layak dan tidaknya menerima bantuan bukan kami, melainkan BNPB. Tapi, yang telah masuk data verifikasi tentunya akan mendapat bantuan,” katanya, Selasa (8/2).
Asep mengatakan, pencairan dana bantuan gempa tahap II diperuntukan bagi warga yang terdata pada pendataan bulan September 2009 silam, bukan data baru.
Selain itu, bantuan langsung disalurkan oleh BNPB melalui rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa dan Kelurahan, selanjutnya langsung dibagikan kepada korban bencana.
“Mengenai penyaluran bantuan, kami juga tidak ikut dalam menyalurkannya, karena bantuan langsung disalurkan melalui rekening Pokmas Desa dan Kelurahan, termasuk yang membagikan bantuan juga mereka,” ujarnya.
Jika ada masyarakat yang merasa telah didata oleh pemerintah, dan ingin menanyakan nasibnya, kata Asep, warga bisa langsung mendatangi BPBD Kota Banjar untuk melihat data yang lolos verfikasi BNPB. (pjr)
