Banjar, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kota Banjar mengakui kurangnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan itu mengakibatkan tidak efektifnya suatu program pemerintah di lapangan.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Kota Banjar, drh. H. Yayat Supriyatna, Senin (31/1). Seperti terjadi pada program Teknologi Tepat Guna (TTG), yaitu berupa bantuan peternakan udang galah yang dilakukan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Banjar.
Dimana Dinsosnakertrans mengakui bahwa, penempatan bantuan kepada masyarakat di Desa Sinar Tanjung, telah mendapat persetujuan teknis dari Dinas Pertanian (Distan) Kota Banjar.
Namun, ternyata hal tersebut dibantah keras oleh petugas Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) Distan Kota Banjar. Lantaran, pihak Dinstan tidak pernah merekomendasikan Desa Sinar Tanjung sebagai kawasan budidaya perikanan.
Untuk itu, lanjut Yayat, pihaknya tidak akan bosan dengan menggelar rapat koordinasi (Rakor). Karena, meski rakor dilaksanakan secara rutin pun, ternyata masih ada juga OPD yang kurang koordinasi dengan OPD lainnya, terkait pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Yayat, kurangnya koordinasi antara OPD terjadi akibat masih adanya ego sektoral, dimana ketika setiap OPD memiliki program, maka program tersebut merupakan kewenangannya.
“Sebelumnya penyakit ini merupakan penyakit yang telah lama menjangkit. Tapi kita akan terus berusaha, untuk memperbaiki semuanya yang selama ini masih menjadi kendala,” tuturnya.
Lanjut Yayat, pada dasarnya kalimat koordinasi sangat mudah untuk diucapkan, namun tidak gampang untuk dipraktekan dalam pelaksanaan di lapangan oleh setiap OPD.
Tetapi hal itu harus terus diperbaiki, sehingga kedepan tidak ada lagi program pemerintah yang gagal lantaran kurang koordinasi antar OPD.
Dilain pihak, masyarakat sebagai objek penerima bantuan, seharusnya lebih arif dalam menerima bantuan, atau program yang diberikan pemerintah melalui OPD terkait.
“Masyarakat juga harus lebih arif, jangan sampai program bantuan pemerintah yang tidak tepat diterapkan di daerahnya, tapi malah diterima, lantaran berpikirnya bantuan,” katanya.
Bahkan, ada sebagian masyarakat yang menjadikan bantuan sosial dari pemerintah, baik berupa bantuan permodalan, maupun peralatan penunjang produksi, dijadikan sebagai mata pencaharian.
“Memang serba salah, jika pemerintah tidak memberikan bantuan kepada masyarakat juga tentunya salah, namun jika mereka dibantu malah kelihatannya keenakan,” pungkas Yayat. (pjr)
