Banjar, (harapanrakyat.com),- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar pertanyakan penggunaan dana pendampingan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMM), sebesar 10 persen yang dikeluarkan pemerintah Kota Banjar, melalui Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal tersebut dikatakan, Anggota Komisi B DPRD Kota Banjar, Oman Ismail Marjuki, S.IP. Menurutnya, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri, harus mampu mempertanggung jawabkan dana tersebut.
“Setiap dana yang dikeluarkan pemerintah melalui APBD, harus mampu dipertanggungjawabkan. Bukan hanya ngotot ketika meminta dananya saja, namun saat harus bikin laporan malah susah,” katanya.
Lanjut Oman, tidak ada aturan manapun yang menghalalkan anggaran, dikeluarkan pemerintah melalui APBD, tanpa memerlukan laporan penggunaan anggaran.
“Enak sekali jika memang mereka tidak harus membuat laporan penggunaan angaran, saya juga mau kalau memang kejadiannya seperti itu. Perlu diingat, bahwa anggaran yang digunakan merupakan uang rakyat,” tegasnya.
Jika memang hal itu terjadi di lapangan, maka DPRD Kota Banjar bukan tidak mungkin akan mengevaluasi ulang pemberian dana 10 persen bagi pendampingan PNPMM.
Bahkan, Oman mengatakan, bahwa dirinya orang pertama yang akan menolak penganggaran dananya, jika anggaran tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lantaran, itu sama saja telah menghamburkan uang rakyat.
Diakuinya, sebelum dana 10 persen untuk pendamping dikucurkan, ada beberapa pihak mendatangi DPRD Kota Banjar, tujuannya mendesak agar dana tersebut segera diturunkan.
“Saya masih menyimpan suratnya, mereka ngotot menginginkan dana pendampingan sebesar 10 persen segera dikucurkan. Mengingat untuk kepentingan masyarakat banyak, maka kami menganggarkannya dalam perubahan anggaran APBD tahun 2010,” jelasnya.
Dikatakan Oman, kini tinggal menunggu kesiapan dari para pengguna anggaran, untuk dapat mempertanggung jawabkan penggunaannya, pada pemeriksa anggaran, yaitu berupa laporan pengelolaan keuangan.
“Anggaran itu diberikan untuk membiayai operasional, maka jika digunakan untuk rapat misalkan, tentunya akan ada laporan, berapa dana yang digunakan untuk rapat. Masa hal seperti itu tidak ada cacatatan atau laopran tertulis,” katanya. (pjr)
