Ciamis, (harapanrakyat.com),- Puluhan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kab. Ciamis menggelar aksi di Gedung Sekretariat Daerah (Setda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis.
Dalam aksi tersebut, HMI menuntut pemerintahan Kab. Ciamis membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (pro-rakyat).
Pada kegiatan yang sama, para aktifis HMI juga menolak dan mempersoalkan kenaikan anggaran perjalanan dinas Anggota DPRD yang mencapai Rp. 2,4 milyar itu. Padahal menurut mereka, masih banyak pembangunan infrastruktur di kab. Ciamis yang tergolong kurang perhatian.
Abdul Majid, Ketua Umum HMI Cab. Ciamis, ketika ditemui HR, Senin (31/1) seusai berorasi, mengungkapkan keprihatinannya atas perbedaan mencolok antara anggaran belanja pegawai dengan anggaran pembangunan.
Dia mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya merupakan sebuah upaya untuk mengingatkan pemerintah, agar dalam membuat anggaran, pemerintah melihat dan mempertimbangkan kebutuhan pembangunan terlebih dahulu.
“Jangan sampai, penyusunan anggaran malah lebih mementingkan belanja pegawai semata. Sementara pembangunan dan kesejahteraan rakyat dinomor duakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis, H. Asep Roni, pada saat menemui mahasiswa, mengatakan, bahwa aksi yang digelar mahasiswa merupaan sebuah koreksi bagi pemerintahan kab. Ciamis.
Diakui Asep Roni, APBD Ciamis sebesar Rp 1,3 triliun itu, sebagian besar diantaranya digunakan untuk gaji pegawai yang mencapai Rp 926 milyar. Namun ditegaskan Asep, bahwa jumlah itu merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat yang ingin menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut Asep, akan mengupayakan agar pengelolaan gaji pegawai dikembalikan kepada pemerintah pusat. Tentunya, untuk mencapai keinginan itu, pemerintah harus terlebih dahulu merubah Undang-undang otonomi daerah.
Ketika ditanya mengenai kenaikan anggaran perjalanan dinas anggota DPRD yang mencapai Rp. 24 milyar, Asep menjelaskan, bahwa penentuan anggaran tersebuh sudah sesuai dengan aturan dan rencana kerja DPRD.
Lebih jauh Asep menegaskan, secara ideal, kebututuhan untuk penguatan lembaga DPRD membutuhkan anggaran sebesar Rp. 9 milyar. Namun karena ketersediaan anggaran yang terbatas, terpaksa anggaran itu dikurangi.
“Kita akan coba optimalkan anggaran untuk perjalanan dinas DPRD bisa berdampak bagi kehidupan masyarakat. Kalau saja anggran tersebut tidak terpakai, bisa kita alihkan pada pos lain di APBD perubahan nanti,” ungkapnya. (es)
