Banjar, (harapanrakyat.com),- Awal tahun 2011 ini, Walikota Banjar DR. dr. H. Herman Sutrisno, MM., kembali melakukan rotasi kepemimpinan di tubuh birokrasi Pemerintah Kota Banjar, yang sebelumnya telah dilakukan pada 7 Oktober 2010.
Dalam sambutannya Herman mengatakan, mutasi atau rotasi jabatan merupakan kebutuhan organisasi, sedangkan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan.
Pelantikan jabatan dilakukan kepada 339 orang, terdiri dari 9 orang pejabat eselon II, 52 orang pejabat eselon III, 143 orang pejabat eselon IV dan 135 orang pejabat fungsional.
“Saya berharap dengan pengukuhan, rotasi dan pelantikan yang saat ini dilakukan, kedepan setiap OPD dapat melakukan optimalisasi kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas masing-masing,” katanya, Selasa, (11/1).
Lanjut Herman, kedepan semua OPD harus mampu berjalan secara sinergis, antara OPD terjalin koordinasi dengan baik. Bukan hanya sebatas kepala dinas saja, tapi struktur ke bawahnya juga harus mengikuti agar program yang dijalankan dapat berjalan dengan baik.
Herman juga menekankan kepada OPD yang kini menangani Program Pemberdayaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, agar dapat lebih mengoptimalkan program.
“Programnya masih sama, tentunya untuk meningkatkan taraf hidup masayarakat, atau mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu OPD yang memiliki program pemberdayaan masyarakat harus lebih serius dalam melaksanakan programnya,” tegasnya.
Ditemui di tempat terpisah, Dinamisator Komite Independen Pemantau Kota (KIPK) Banjar, Dadang Rustama, mengatakan, dengan lebih banyak OPD dibentuk, khususnya yang menyangkut pelayanan publik, tentu pelayanan terhadap masyarakt pun harus dioptimalkan.
“Salah satu tugas utama birokrasi adalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik mungkin. Kini badan atau strata pelayanan tersebut, yang dulu disatukan sekarang dipisah guna optimalisasi pelayanan, atau yang dulu harus dilayani di beberapa instasi, sekarang disatu instansikan, maka tidak ada lagi alasan kinerja pelayanan yang buruk,” ujarnya.
Bahkan menurut Dadang, perkara bencana yang dulu penangannya kerap lambat dengan alasan koordinasi antar instansi, sekarang dibentuk instasi khusus yang menangani masalah tersebut.
Maka menurut Dadang, jika masih terjadi keterlambatan pelayanan atau pelayanan yang tidak optimal, maka dirinya menyakini bukan sistem yang jelek, namun yang menjalankan sistem lah yang harus diperbaiki. (pjr)
