Banjar, (harapanrakyat.com),- Pemerintah Kota Banjar akan melakukan evaluasi secara menyeluruh tehadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPMM) yang diluncurkan pemerintah pusat ke setiap desa/kelurahan di Kota Banjar.
Seperti dikatakan Walikota Banjar DR. dt. H. Herman Sutrisno, MM., pada HR, Sabtu (22/1). Menurutnya, hal itu dilakukan lantaran selama ini pemerintah tidak pernah menerima laporan mengenai pelaksanaan, maupun keberhasilan dari program tersebut.
Padahal, seharusnya tahun 2010 kemarin Kota Banjar talah mencapai masayarakat desa mandiri. Namun, dia tidak pernah menerima laporan pelaksanaannya, apalagi tingkat keberhasilannya.
Lebih lanjut Herman menjelaskan, Pemerintah Kota Banjar telah mengeluarkan anggaran dari APBD Kota Banjar sebesar Rp2,3 milyar, 10 % dari jumlah dana bantuan sebagai dana pendaping program PNPMM.
“Dana yang kita keluarkan untuk pendampingan tidak sedikit. Maka kita berhak mengetahui sejauh mana program tersebut dilaksanakan, baik segi pembangunan insfrastruktur maupun program pemberdayaan ekonomi,” katanya.
Diakui Herman, selama ini Badan Keswadayaan Mandiri (BKM) yang mengelola dan melaksanakan program PNPMM, tidak pernah melakukan koordinasi dengan aparatur wilayah setempat.
Hal itu terbukti, dari rapat koordinasi (Rakor) yang sering digelar dengan kepala desa/kelurahan, tapi ketika ditanya mengenai program PNPMM, mereka mengaku tidak pernah diberi laporan oleh BKM.
Lanjut Herman, dirinya kini telah mengintruksikan kepada Inspektorat Kota Banjar untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, terkait program PNPMM di setiap desa/kelurahan.
“Belum lama ini saya sudah menerima laporan awal pemeriksaan dari Inspektorat Kota Banjar, saya telah memerintahkan untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan lebih rinci,” ujarnya.
APDESI bantah tidak terima laporan dari BKM
Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Pamong Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota Banjar, Asep Hidayat, sekaligus Kepala Desa Batulawang, membantah, jika seluruh kepala desa di Kota Banjar tidak menerima laporan dari BKM.
“Saya kira tidak semua kepala desa tidak diberi laporan oleh BKM. Namun, saya tidak memungkiri jika hal itu terjadi di beberapa desa, contohnya di desa yang saya pimpin, koordinasi dilakukan dengan baik. Saya juga menerima laporan dari BKM,” tuturnya, Selasa (24/1).
Tapi, Asep enggan menjawab, ketika dimintai tanggapan lebih lanjut mengenai kurangnya koordinasi antara BKM dengan kepala desa yang tidak pernah diberi laporan perkembangan program PNPMM oleh BKM.
“Intinya saya tidak memungkiri jika memang hal tersebut terjadi di beberapa desa, namun saya tidak yakin jika hal itu terjadi hampir di setiap desa,” pungkasnya. (pjr)
